PALU, BULLETIN.ID – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, berhasil meloloskan usulan agar laporan kinerja dalam bentuk apapun difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Sulteng.
Usulan tersebut disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas Draft Tatib DPRD Sulteng pada Rabu (02/10/2024).
Selama ini, menurut Wiwik, Fraksi sering kali tidak difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan alasan bahwa fraksi bukan merupakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Akibatnya, banyak kegiatan fraksi, yang sebenarnya bagian dari tugas Anggota DPRD, tidak mendapatkan dukungan fasilitas dari Sekretariat.
“Contohnya, laporan kinerja Fraksi PKS yang kami buat dalam bentuk buku, tidak didukung oleh anggaran maupun sarana. Bahkan, saat kami meminjam ruangan di DPRD Sulteng, pihak sekretariat tidak bisa memfasilitasi dengan alasan bahwa fraksi bukan AKD,” jelas Wiwik.
Wiwik menegaskan bahwa aturan terkait jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Pasal 125 mewajibkan fraksi menyampaikan laporan kinerja, dan Pasal 123 mengatur bahwa Sekretariat harus menyediakan sarana dan anggaran untuk fraksi dalam melaksanakan kegiatannya.
“Kami menduga ada multitafsir dari pihak sekretariat dalam membaca PP dan Tatib DPRD selama ini. Untuk memperjelas batas-batas kewenangan dan apa saja yang harus difasilitasi oleh sekretariat, Fraksi PKS mengusulkan beberapa ketentuan dalam pembahasan draft Tatib oleh Panja,” ujar Wiwik.
Fraksi PKS mengusulkan agar fraksi menyampaikan laporan kinerja tahunan dalam berbagai bentuk, seperti buku, konferensi pers, rilis media, dan lainnya. Usulan tersebut juga menyebutkan bahwa Sekretariat harus memberikan dukungan sarana dan anggaran
Usulan ini mendapatkan dukungan dari seluruh peserta rapat Panja dan akan dimasukkan dalam Tatib DPRD Sulteng periode 2024-2029. Wiwik menambahkan, usulan tersebut akan dikonsultasikan lebih lanjut ke Kementerian.
“Ini adalah perjuangan untuk semua fraksi di DPRD Sulteng. Dengan usulan ini, kami berharap fraksi tidak lagi menggunakan biaya pribadi untuk membuat laporan kinerja, seperti yang selama ini dilakukan oleh Fraksi PKS,” tutup Wiwik.
