PALU,BULLETIN.ID – Laporan Country Focus Report 2025 Indonesia dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyoroti kecenderungan menyempitnya ruang sipil sepanjang tahun 2025, di tengah meningkatnya dinamika kebijakan dan pengawasan terhadap masyarakat sipil, baik di ruang fisik maupun digital.
Publik Education Lead INFID Intan kusumaningtyas, mengungkapkan pemantauan yang dilakukan selama satu tahun menunjukkan adanya tekanan yang semakin terasa terhadap kebebasan sipil.
Pemantauan tersebut mencakup kondisi masyarakat sipil secara menyeluruh, termasuk ekspresi publik, aktivitas organisasi, hingga kebebasan berpendapat di ruang digital.
Intan mengungkapkan hanya sekitar 2,5 persen sumber daya yang benar-benar dapat diakses secara luas dan berkelanjutan oleh CSO.
Pendanaan cenderung terkonsentrasi pada organisasi besar di wilayah perkotaan, sehingga organisasi kecil berbasis komunitas kerap kesulitan memperoleh dukungan.
Selain itu, ketergantungan pada donor juga menjadi sorotan. Sekitar 46 persen CSO lokal hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, yang berpotensi meningkatkan kerentanan finansial organisasi.
“Pola pendanaan berbasis proyek dengan jangka pendek ini sangat membatasi ruang gerak organisasi dalam menyusun program jangka panjang yang berkelanjutan” Kata Intan
Tidak hanya itu, hambatan regulasi juga dinilai memperumit akses terhadap sumber pendanaan. Persyaratan administrasi dan pelaporan yang kompleks kerap menjadi kendala, khususnya bagi organisasi dengan kapasitas terbatas.
Semenatar itu Direktur Yayasan Tanah Merdeka Richard F Labiro menilai sejauh ini sejumlah pernyataan pejabat publik mulai memposisikan kritik dari pengamat atau akademisi sebagai ancaman terhadap pemerintah. Ini menciptakan persepsi yang berpotensi mempersempit ruang diskursus publik.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kelompok rentan, termasuk aktivis dan pembela hak asasi manusia (HAM), yang menghadapi risiko lebih besar dalam menjalankan aktivitas advokasi.Selain itu, dinamika kebijakan pembangunan turut menjadi perhatian.
“Munculnya struktur kewilayahan militer seperti Kodam Palu-Kota Wira (Palaka Wira) disebut berkaitan dengan pengamanan proyek strategis nasional (PSN), termasuk di wilayah Sulawesi Tengah”Kata Richard.
Situasi ini dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap ruang sipil, terutama di wilayah yang menjadi lokasi proyek pembangunan skala besar.
Public Education Officer INFID Rinto menekankan pentingnya forum diskusi tidak hanya sebagai ruang berbagi informasi, tetapi juga untuk merumuskan langkah strategis dalam merespons situasi yang berkembang.
“Ke depan, diperlukan upaya bersama untuk memastikan ruang sipil tetap terlindungi, terutama di tengah meningkatnya pembangunan dan potensi ancaman terhadap pembela HAM serta masyarakat sipil,” ujarnya.
Rinto menyebutkan laporan tahun 2025 ini menjadi lanjutan dari pemantauan sebelumnya yang telah dilakukan di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, serta menjadi dasar untuk menjajaki kondisi ruang sipil pada 2026.
Melalui laporan ini, organisasi masyarakat sipil berharap pemerintah dapat memperkuat perlindungan terhadap kebebasan sipil, sekaligus memastikan kebijakan dan regulasi yang diterapkan tidak menghambat partisipasi publik dalam proses demokrasi.
