PALU, BULLETIN.ID – Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memilih mencari jalan keluar di luar skema pembiayaan konvensional. Salah satunya dengan menggandeng perusahaan-perusahaan tambang untuk bergotong royong membangun infrastruktur jalan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Terbaru, sebanyak 32 perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali sepakat bergabung dalam konsorsium penanganan ruas jalan provinsi Buleleng-Matarape sepanjang 43 kilometer. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Mercure Jakarta, Senin (15/6/2026).
Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah. Sebelumnya, 16 perusahaan tambang telah lebih dahulu menyatakan komitmen menangani ruas jalan Towi-Kolonodale melalui skema serupa.
Gubernur Anwar Hafid menjelaskan, inisiatif tersebut lahir setelah Sulawesi Tengah mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, anggaran daerah berkurang sekitar Rp500 miliar, kemudian kembali mengalami pemangkasan sebesar Rp1,2 triliun pada 2026.
Kondisi itu membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Karena itu kami mengajak perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Tengah untuk ikut bergotong royong memperbaiki jalan yang berada di sekitar wilayah operasional mereka melalui pemanfaatan dana CSR,” kata Anwar.
Menurutnya, skema tersebut tidak melibatkan penyerahan dana tunai kepada pemerintah daerah. Seluruh pekerjaan dilakukan langsung oleh perusahaan melalui kontraktor yang mereka tunjuk sendiri, sementara pemerintah berperan melakukan pengawasan teknis melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
Setelah pekerjaan selesai, hasil pembangunan jalan akan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah aset.
“Pemerintah tidak menerima uang tunai. Yang kami terima adalah aset jalan yang sudah selesai dikerjakan sesuai standar teknis,” tegas Anwar.
Langkah ini dinilai sebagai model kemitraan baru antara pemerintah daerah dan sektor industri ekstraktif. Di satu sisi, perusahaan tambang memperoleh kesempatan menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui program CSR. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD.
Ruas jalan Buleleng-Matarape sendiri selama ini menjadi salah satu koridor yang membutuhkan perhatian serius. Keterbatasan anggaran membuat penanganannya belum optimal, padahal jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Morowali.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa dari total panjang jalan 43 kilometer, masing-masing perusahaan akan bertanggung jawab menangani sekitar satu kilometer ruas jalan dengan estimasi biaya sekitar Rp5 miliar per perusahaan.
“Semua perusahaan yang hadir menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi. Ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah,” ujarnya.
Pemprov Sulawesi Tengah selanjutnya akan memperkuat komitmen tersebut melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terlibat.
Selain proyek Buleleng-Matarape, Anwar Hafid memastikan pembangunan ruas jalan Towi-Kolonodale yang dikerjakan oleh konsorsium 16 perusahaan tambang akan segera dimulai. Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking dilakukan pada 1 Juli 2026.
Bagi Pemprov Sulawesi Tengah, kolaborasi ini bukan sekadar solusi atas keterbatasan anggaran, tetapi juga upaya membangun tanggung jawab bersama antara pemerintah dan industri tambang terhadap pembangunan daerah yang selama ini menjadi basis aktivitas ekonomi mereka.
