CEUTA, SPANYOL, BULLETIN – Krisis migrasi Ceuta mencapai puncaknya pada 30-31 Juli 2026, ketika lebih dari 60.000 migran, mayoritas laki-laki muda asal Maroko, membanjiri eksklave Spanyol di Afrika Utara ini. Gelombang masuk migran secara ilegal ini, yang juga mencakup perempuan dan anak-anak, memicu ketegangan diplomatik antara Spanyol dan Maroko, serta perdebatan panas di Uni Eropa, menyusul dugaan pelonggaran kontrol perbatasan Maroko dan putusan hukum di Spanyol.
Pada periode 30-31 Juli 2026, ribuan migran menyeberang ke Ceuta menggunakan berbagai cara. Mereka berenang mengitari pemecah ombak di Tarajal dan Benzú, berjalan kaki melewati bebatian, atau mencoba menyeberang darat.
Data menunjukkan, sekitar 49.000 hingga 60.000 orang berhasil masuk ke Ceuta hanya dalam waktu 48 jam. Jumlah ini hampir menyamai total populasi Ceuta yang sekitar 83.600 jiwa, menciptakan krisis kemanusiaan dan logistik yang parah. Sedikitnya 67 orang tewas, sebagian besar tenggelam saat mencoba menyeberang.
Diperkirakan 7.000 anak di bawah umur termasuk dalam gelombang kedatangan tersebut, menambah kompleksitas penanganan krisis migrasi Ceuta ini. Untuk mengatasi situasi darurat, Pemerintah Spanyol mengerahkan tentara dan polisi tambahan guna mengendalikan masuknya migran.
Penyebab lonjakan ini diduga kuat adalah kombinasi faktor politik dan hukum. Ketegangan diplomatik antara Maroko dan Spanyol diyakini menjadi salah satu pemicu. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Spanyol pada Juli 2026 yang melarang deportasi langsung migran yang dicegat di laut menuju Ceuta atau Melilla juga turut berkontribusi, bersama rumor bahwa perbatasan telah dibuka.
“Sekitar 60.000 orang telah memasuki Ceuta dalam beberapa hari terakhir — lebih dari separuh populasi kota. Ini adalah krisis nasional yang membutuhkan solidaritas Eropa,” kata Pedro Sánchez, Perdana Menteri Spanyol.
“Kami menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fasilitas penerimaan migran kewalahan, dan kami meminta pemerintah pusat untuk segera menetapkan status darurat nasional,” kata Juan Jesús Vivas, Presiden Kota Ceuta.
“Spanyol adalah bagian dari Uni Eropa dan tidak akan dikucilkan dari Schengen. Kami menyerukan solusi bersama yang menghormati hak asasi manusia,” kata Juru Bicara Komisi Eropa.
Secara politik, krisis migrasi Ceuta ini memicu seruan pengetatan perbatasan dari beberapa politisi di Italia dan Prancis. Bahkan, ada usulan untuk menangguhkan Spanyol dari kawasan Schengen, meskipun Komisi Eropa dengan tegas menolak ide tersebut.
Lonjakan migran ini juga dilihat sebagai bentuk tekanan politik Maroko terhadap Spanyol, mengingatkan pada insiden serupa di tahun 2021. Di sisi lain, Ceuta sendiri menghadapi krisis kemanusiaan yang parah karena keterbatasan kapasitas penampungan, dengan ribuan migran masih bertahan di kota tersebut.
Sebagai salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah perbatasan Maroko-Spanyol, krisis migrasi Ceuta 2026 memiliki dampak langsung pada stabilitas politik Eropa. Spanyol menuntut solidaritas dari Uni Eropa, sementara Maroko menghadapi tudingan sengaja melonggarkan kontrol perbatasan. Situasi ini menyoroti kerapuhan kebijakan migrasi Eropa di wilayah Afrika Utara.
