JAKARTA, BULLETIN – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) karena dinilai belum memenuhi kewajiban dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah kelola mereka, menjadi penanda serius dalam penegakan hukum kehutanan.
Langkah ini menyoroti bahwa isu karhutla bukan hanya dipengaruhi cuaca ekstrem, melainkan juga terkait erat dengan tanggung jawab pemegang izin untuk memastikan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran yang memadai di area konsesinya. Pemberian sanksi ini menunjukkan keseriusan Kemenhut Sanksi Perusahaan Kehutanan yang lalai.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengonfirmasi pemberian sanksi tersebut pada Selasa, 25/08. Ristianto menegaskan bahwa Kemenhut Sanksi Perusahaan Kehutanan sebagai bagian dari penegakan aturan.
“Benar, bahwa Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH),” kata Ristianto,dikutip dari tirto.id
Enam perusahaan yang menerima sanksi Kemenhut Sanksi Perusahaan Kehutanan ini tersebar di tiga provinsi Kalimantan. Mereka adalah PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat; PT NES di Kalimantan Tengah; serta PT PSR di Kalimantan Timur. Ini merupakan langkah tegas dari Kemenhut Sanksi Perusahaan Kehutanan.
Dari keenamnya, lima perusahaan dikenai sanksi berupa Paksaan Pemerintah. Sementara itu, PT MPK menerima sanksi lebih berat yaitu Pembekuan Perizinan Berusaha dan Paksaan Pemerintah. Keputusan Kemenhut Sanksi Perusahaan Kehutanan, khususnya untuk PT MPK, didasari oleh temuan kebakaran yang luas dan berulang di arealnya.
Kemenhut menjelaskan, keputusan yang lebih berat terhadap PT MPK berkaitan dengan kondisi kebakaran di arealnya yang ditemukan terjadi secara luas dan berulang. Temuan ini menjadi poin penting dalam penegakan kewajiban perusahaan kehutanan. Kemenhut Sanksi Perusahaan Kehutanan menunjukkan bahwa pemegang izin wajib bertanggung jawab penuh.
Perusahaan pemegang izin tidak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan kawasan, tetapi juga memikul tanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan areal yang berada dalam penguasaannya. Kemenhut menegaskan sanksi administratif dapat ditingkatkan hingga pencabutan perizinan berusaha apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah. Ini adalah peringatan keras dari Kemenhut Sanksi Perusahaan Kehutanan.
Kemenhut membedakan antara pelanggaran kewajiban administratif dengan dugaan kesengajaan melakukan pembakaran. Ristianto menegaskan, sanksi administratif yang diberikan berkaitan dengan kepatuhan dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga areal kelolanya. Kemenhut Sanksi Perusahaan Kehutanan bukan berarti perusahaan sengaja membakar.
Pemberian sanksi tersebut, kata Ristianto, tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa perusahaan sengaja menyebabkan kebakaran. Dengan demikian, sanksi administratif dan proses hukum pidana berada pada ranah yang berbeda. Pemeriksaan lanjutan tetap dapat dilakukan untuk menentukan apakah terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur pidana.
Menurutnya, proses pidana dapat ditempuh apabila pemeriksaan lebih lanjut menemukan adanya unsur pidana yang didukung alat bukti. Kasus enam perusahaan ini sekaligus menempatkan tanggung jawab pemegang konsesi sebagai salah satu bagian penting dalam penanganan karhutla. Ini adalah bagian dari upaya Kemenhut Sanksi Perusahaan Kehutanan yang lalai.
Di tengah ancaman kebakaran yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan, efektivitas pengawasan perusahaan dan kesiapan sistem pencegahan di dalam kawasan izin menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sanksi terhadap perusahaan juga menjadi penegasan bahwa kepemilikan izin pemanfaatan hutan berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga kawasan dari ancaman kerusakan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Ini adalah komitmen Kemenhut Sanksi Perusahaan Kehutanan yang lalai.
