PALU, BULLETIN.ID – Wali Kota Palu Hadianto Rasyid melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (29/9/2026).
Sidak tersebut menjadi cara Hadianto mengecek langsung disiplin aparatur dan memastikan target kerja pemerintah daerah berjalan di lapangan.
Didampingi Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo dan sejumlah pejabat Pemkot Palu, Hadianto mendatangi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kecamatan Palu Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta RSUD Anutapura Palu.
Dalam kunjungan tersebut, Hadianto tidak hanya memeriksa keberadaan aparatur di tempat kerja, tetapi juga menyoroti pola kerja, koordinasi dan pencapaian target di masing-masing unit pemerintahan.
Sorotan paling tegas disampaikan saat Hadianto berada di Kantor Kecamatan Palu Barat. Ia meminta jajaran kecamatan memperkuat koordinasi dengan para lurah sekaligus memastikan pekerjaan tidak berhenti pada rutinitas administrasi.
“Kita ini orang kota, tapi kerja-kerja kita tidak seperti orang kota. Target-target kita di kecamatan tidak tercapai karena kerja-kerja kita seperti ini. Lakukan koordinasi dengan para lurah,” tegas Hadianto.
Hadianto juga menegaskan tema Moving in Action yang menjadi semangat pembangunan dan rangkaian HUT ke-48 Kota Palu harus diterjemahkan melalui tindakan nyata aparatur.
“Moving in Action bukan sekadar omong-omong, tapi kita sudah harus kerja nyata. Jangan komiu merasa tidak terpanggil,” ujarnya.
Dalam sidak di Kecamatan Palu Barat, Hadianto juga mendapati seorang staf terlihat menonton saat jam kerja berlangsung.
Temuan tersebut langsung mendapat teguran dan dijadikan pengingat bahwa waktu kerja harus digunakan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai aparatur.
“Bukan kita bekerja supaya mau dilihat orang. Tapi kalau cara kerja kita begini, harusnya malu,” kata Hadianto.
Menurutnya, kedisiplinan aparatur menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat perubahan Kota Palu. Ia menyebut Palu kini mendapat perhatian sebagai salah satu daerah yang terus berkembang, tetapi perubahan fisik kota harus diikuti perubahan budaya kerja pemerintah.
“Kota Palu itu barometer. Orang menganggap Palu sudah berubah, tapi saya anggap belum, karena cara kerja kita belum memperlihatkan perubahan,” ujarnya.
Hadianto kemudian mengingatkan jajaran Pemkot Palu mengenai pola kedisiplinan dan koordinasi yang harus diterapkan di lingkungan pemerintahan.
Apel pagi telah disederhanakan dan dilaksanakan setiap Senin. Sementara pada hari kerja lainnya, kepala seksi maupun kepala bidang diminta melaksanakan briefing bersama jajaran masing-masing untuk memastikan pekerjaan memiliki arah dan target yang jelas.
“Apel sudah kita sederhanakan, hanya Senin saja. Selanjutnya di hari kerja biasa, briefing masing-masing kepala seksi atau kepala bidang,” jelasnya.
Hadianto mengatakan pembangunan Kota Palu tidak mungkin hanya mengandalkan kepala daerah. Seluruh aparatur, mulai dari OPD hingga kecamatan dan kelurahan, memiliki tanggung jawab terhadap perubahan kota.
“Saya hanya peduli bagaimana kota kita maju. Sadarlah kita, saya tidak bisa bangun kota ini sendiri. Saya butuh komiu. Tapi kalau komiu tidak bisa bangun sistem dan bekerja dengan baik, apa saya mau buat?” tegasnya.
Ia meminta aparatur memahami bahwa pekerjaan yang dilakukan bukan untuk kepentingan wali kota maupun atasan langsung, melainkan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat dan Kota Palu.
“Perubahan kota ini tergantung dari kerja-kerjanya komiu. Saya minta komiu kerja, bukan kerja untuk saya, tapi kerja untuk punya kota. Kerja untuk tanggung jawabnya komiu,” ujarnya.
Hadianto juga mendorong aparatur membangun budaya kerja yang lebih terukur, mulai dari waktu, target hingga hasil pekerjaan. Menurutnya, kedisiplinan harus menjadi kebiasaan dalam menjalankan pelayanan pemerintahan.
“Kota ini belum bisa maju sekali karena kita belum siap. Lihat orang di Jakarta sana, dia tahu jam sekian masuk, keluar rumah dari jam lima, semua kerja terukur,” tuturnya.
Melalui sidak tersebut, Hadianto menegaskan bahwa evaluasi terhadap aparatur tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif. Pemerintah kota perlu melihat langsung bagaimana disiplin, koordinasi dan pekerjaan berjalan di setiap unit pelayanan.
“Kita harus bawa kota kita maju dengan kerja-kerja kita,” pungkasnya.
