PALU, BULLETIN.ID – Pemerintah Kota Palu menemukan sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan tersebut meliputi pengelolaan limbah, kebersihan dapur, penyimpanan bahan makanan hingga standar keamanan pangan.
Temuan itu dibahas dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (monev) MBG yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Jumat (13/11/2026).
Dalam evaluasi tersebut, Imelda menyoroti belum optimalnya sejumlah fasilitas pendukung dapur SPPG, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan minimnya penggunaan penyaring lemak (grease trap).
Selain itu, penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan, serta kebersihan tempat pencucian dan penyimpanan ompreng juga menjadi perhatian. Menurutnya, kekurangan tersebut harus segera diperbaiki karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat.
Imelda juga menyoroti laporan adanya petugas SPPG yang tidur di area dapur melebihi ketentuan. Menindaklanjuti laporan tersebut, ia menginstruksikan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan pengelolaan dapur sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Persoalan pengelolaan sampah turut menjadi perhatian. Pengelola SPPG diminta memilah sampah organik dan anorganik serta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar pengangkutan sampah berjalan tertib.
Dari sisi keamanan pangan, kualitas air bersih juga harus dipastikan. Pengelola diminta memasang sistem penyaring air pada keran yang digunakan untuk mencuci bahan makanan, seperti sayuran dan ayam, guna mengurangi risiko kontaminasi.
Rapat tersebut juga membahas kesiapan fasilitas pendukung, termasuk penyediaan generator set (genset) untuk mengantisipasi pemadaman listrik yang dapat mengganggu penyimpanan bahan makanan beku.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan kesiapan mendampingi pengawasan MBG secara menyeluruh. Dukungan pengawasan untuk 2027 telah tersedia, mencakup pemantauan proses produksi, distribusi, hingga pengambilan sampel makanan saat diterima di SPPG.
” Seluruh pengelola dan mitra SPPG harus mematuhi SOP, termasuk menjaga ketepatan waktu distribusi makanan kepada penerima manfaat” Tegas Imelda
Ia juga meminta pengelola melibatkan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam penyusunan menu agar kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Palu memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya mengejar kelancaran distribusi, tetapi juga memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas gizi.
Pemkot Palu meminta seluruh pengelola SPPG segera menindaklanjuti temuan tersebut agar persoalan teknis dan sanitasi tidak berisiko terhadap kesehatan penerima manfaat.
