PALU,BULLETIN.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi melalui program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Novalina saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Sulteng, Senin (16/11/2026).
Novalina menilai perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi merupakan dua agenda yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Ia meminta TPAKD memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital melalui kerja sama dengan perbankan, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.
“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, TPID diminta memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Novalina juga mengingatkan agar perkembangan cuaca dan potensi gangguan iklim menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengendalian inflasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi produksi pertanian, aktivitas nelayan, hingga distribusi bahan pangan.
Menurutnya, program perluasan akses keuangan harus terhubung dengan upaya menjaga stabilitas harga. Pembiayaan yang memadai dapat meningkatkan produksi dan produktivitas petani, nelayan, serta pelaku usaha. Di sisi lain, peningkatan produksi dan kelancaran distribusi berperan dalam menjaga pasokan dan kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Novalina juga meminta evaluasi objektif terhadap pelaksanaan program TPAKD dan TPID sepanjang 2026. Evaluasi itu mencakup peningkatan indeks akses keuangan daerah, penguatan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.
Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota harus memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan, target realistis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
“Kita harus bekerja berdasarkan data, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya banyak rapat, tetapi kemudian minim tindakan dan aksi nyata. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tegasnya.
Novalina berharap TPAKD dapat memperluas akses keuangan masyarakat, sementara TPID memastikan stabilitas harga dan daya beli tetap terjaga.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani, sejumlah kepala perangkat daerah, pimpinan lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.






