PALU, BULLETIN.ID — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rachmat Syah Tawainella, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu disampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Kesatu, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Rabu, 21 Mei 2025.
Agenda rapat kali ini adalah Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
“Rapat ini adalah bagian dari mekanisme pengawasan serta penilaian kinerja pemerintah daerah oleh lembaga legislatif,” ujar Rachmat Syah.
Politisi Partai NasDem itu berharap, momentum paripurna ini tak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
“Setiap kebijakan dan capaian pembangunan semestinya bisa diakses dan diketahui publik. Kami mendorong agar Pemda semakin transparan dalam bekerja dan menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat,” tegasnya.
Rachmat juga menekankan bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD harus dijadikan rujukan penting oleh Pemprov Sulteng dalam menyusun perencanaan dan kebijakan ke depan.
“Semua capaian yang positif harus kita pertahankan, sementara kelemahan dan kekurangan perlu segera dibenahi secara kolaboratif,” ujarnya.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulteng H. Mohammad Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua Aristan, Syarifuddin Hafid, dan H. Ambo Dalle. Sementara itu, mewakili Gubernur, hadir Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, serta jajaran kepala OPD lingkup Pemprov Sulawesi Tengah.
