JAKARTA, 20 Mei 2025 — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muhammad Arus Abdul Karim, menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” yang digelar di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Kegiatan ini merupakan inisiatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global yang terus berubah. Acara dibuka secara khidmat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza, yang diikuti oleh para pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, para gubernur, ketua DPRD provinsi, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, menyampaikan bahwa sarasehan ini menjadi ruang komunikasi strategis antara pimpinan lembaga pusat dan daerah dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan global yang kian kompleks.
“Acara ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk merenungkan dan merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang,” ujarnya.
Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani dalam pidatonya menekankan pentingnya forum ini sebagai langkah merekonstruksi strategi politik nasional yang berakar pada ideologi Pancasila. Menurutnya, pergeseran kekuatan ekonomi-politik global, isu perubahan iklim, transformasi digital, hingga kompleksitas hubungan antarnegara menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dengan fondasi yang kuat.
“Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan menjadi lautan kelompok yang saling mengedepankan tafsir masing-masing tentang apa yang terbaik bagi bangsa. Ini bisa memicu konflik kepentingan dan perpecahan,” tegasnya.
Ahmad Muzani yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam perumusan seluruh kebijakan pemerintahan.
Ia mencontohkan, program-program prioritas seperti pemberantasan kemiskinan dan korupsi, penguatan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kehadiran Ketua DPRD Sulteng dalam forum nasional ini menunjukkan dukungan dan komitmen daerah dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi menjaga nilai-nilai ideologi bangsa serta ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.
