JAKARTA, BULLETIN – Informasi yang mengklaim Desil Kesejahteraan masyarakat hanya ditentukan dari besaran penghasilan tertentu kembali beredar di media sosial dan berpotensi menyesatkan. Unggahan Instagram menampilkan tabel yang mengaitkan desil 1 hingga 10 dengan kategori dan nominal penghasilan, padahal klaim tersebut tidak benar.
Klaim ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, khususnya bagi masyarakat yang ingin memeriksa status penerima bantuan sosial. Tabel yang tersebar seolah-olah menunjukkan bahwa posisi desil seseorang dapat langsung ditentukan hanya dengan membandingkan jumlah penghasilan dengan angka yang tertera.
Namun, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan publikasi dari media kredibel atau sumber resmi pemerintah yang membenarkan pembagian desil terbaru berdasarkan besaran penghasilan tunggal seperti dalam unggahan tersebut.
Faktanya, desil bukanlah sekadar angka penghasilan. Menurut laman Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam sistem ini, desil digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga. Penentuan Desil Kesejahteraan tidak hanya didasarkan pada satu angka pendapatan, melainkan melibatkan berbagai variabel sosial ekonomi yang lebih luas.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotabaru juga menjelaskan bahwa desil adalah pembagian data menjadi 10 kelompok berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Artinya, Desil Kesejahteraan merupakan posisi relatif suatu keluarga dalam distribusi kesejahteraan, bukan label permanen yang hanya ditentukan oleh nominal gaji atau penghasilan bulanan.
Pemahaman yang benar tentang Desil Kesejahteraan sangat penting, karena dua keluarga dengan penghasilan yang sama belum tentu memiliki kondisi sosial ekonomi yang identik. Penilaian kesejahteraan memerlukan data dan variabel sosial ekonomi yang lebih komprehensif.
Sistem desil ini menjadi fundamental karena digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan kelompok masyarakat sasaran berbagai program pemerintah. Kesalahan dalam memahami desil dapat menyebabkan masyarakat salah menarik kesimpulan tentang kelayakan mereka menerima bantuan sosial.
Misalnya, seseorang yang berada pada kelompok desil tertentu tidak seharusnya langsung menyimpulkan bahwa status tersebut ditentukan hanya karena penghasilan bulanannya berada di bawah atau di atas angka tertentu. Penetapan kondisi sosial ekonomi dilakukan berdasarkan data yang dihimpun dan diolah dalam sistem resmi pemerintah.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menjadikan tabel yang beredar di media sosial sebagai acuan tunggal dalam mengecek status kesejahteraan atau kepesertaan program bantuan.
Masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai desil dan status bantuan sosial dapat melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah, termasuk laman Cek Bansos Kemensos. Informasi dari sumber resmi ini penting untuk menghindari beredarnya tabel atau infografis yang tidak mencantumkan sumber kredibel, terutama jika menyangkut hak masyarakat atas bantuan pemerintah.
Dengan demikian, klaim bahwa “sistem desil terbaru ditentukan dari besaran penghasilan” sebagaimana ditampilkan dalam unggahan Instagram adalah hoaks atau menyesatkan. Desil Kesejahteraan tidak hanya hasil mencocokkan penghasilan dengan nominal dalam sebuah tabel, melainkan menggambarkan kedudukan relatif keluarga dalam distribusi kesejahteraan berdasarkan data sosial ekonomi yang komprehensif.
Masyarakat diimbau lebih kritis sebelum mempercayai atau membagikan informasi mengenai bansos, DTSEN, maupun Desil Kesejahteraan, terutama jika informasi tersebut tidak mencantumkan sumber resmi yang dapat diverifikasi.
