PALU, BULLETIN – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Anwar Hafid, pada Kamis (03/09), menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan lingkungan untuk membahas percepatan pembentukan Geopark Danau Poso dan mendesak pembentukan badan pengelola di Poso. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulteng, menandai langkah serius pemerintah provinsi dalam mendukung pelestarian dan pengembangan potensi Danau Poso.
Rombongan audiensi dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Muhammad Nur Sangadji, DEA. Dalam diskusi tersebut, fokus utama adalah langkah strategis untuk mewujudkan Danau Poso sebagai geopark nasional. Salah satu prioritas utama adalah pembentukan badan pengelola Geopark Danau Poso, yang dianggap krusial untuk mengawal proses selanjutnya.
Gubernur Anwar Hafid menyatakan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso. Ia akan memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk membahas percepatan pembentukan badan pengelola Geopark Danau Poso.
“Saya undang Bupati supaya kita bentuk secepatnya tim geopark,” kata Anwar Hafid.
Pertemuan juga mengungkapkan bahwa dasar pengembangan Geopark Danau Poso telah ada, dengan 24 situs yang telah memiliki Surat Keputusan (SK). Tahap selanjutnya adalah pembentukan badan pengelola yang akan ditetapkan melalui SK Bupati Poso. Badan ini nantinya akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola 24 situs tersebut secara terpadu, diharapkan menjadi pijakan menuju Geopark Nasional dalam kurun waktu satu tahun.
Kekhawatiran masyarakat tentang pembatasan aktivitas akibat status geopark juga menjadi perhatian. Persepsi ini, yang sering disamakan dengan kawasan taman nasional, perlu diluruskan. Prinsip geopark adalah menjaga kawasan sambil memastikan masyarakat tetap mendapatkan manfaat ekonomi berkelanjutan, bukan sekadar membatasi.
“Kalau geopark dibuat masyarakat menjadi lebih baik, saya kira tidak ada yang bisa menolak untuk itu,” demikian salah satu pandangan yang disampaikan dalam pertemuan.
Aktivitas turun-temurun masyarakat tidak serta-merta dilarang, melainkan pembatasan akan difokuskan pada kegiatan yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat menjadi sangat penting, bahkan muncul gagasan untuk memperkuat nilai-nilai adat melalui musyawarah adat sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan seiring dengan pengembangan Geopark Danau Poso.
Dalam audiensi, dijelaskan bahwa geopark melibatkan tiga unsur penting: geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Geodiversity fokus pada menjaga keragaman geologi dan mengembangkannya sebagai potensi ekonomi. Biodiversity terkait keanekaragaman hayati, dan cultural diversity mencakup keragaman budaya masyarakat yang terbentuk dari interaksi dengan geologi dan hayati.
Beberapa contoh geopark di Indonesia, seperti Maros dan Matano, disebutkan sebagai perbandingan keberhasilan pengembangan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam, berkat dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten. Danau Poso, selain nilai konservasi, juga memiliki nilai ekonomi dan ekologis vital bagi Sulawesi, termasuk kontribusinya pada sistem kelistrikan.
“Danau Poso ini semuanya adalah kehidupan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi,” ungkap salah satu peserta audiensi.
Potensi sidat Danau Poso juga disorot, di mana siklus hidupnya menghubungkan laut, muara, sungai, dan danau. Pengembangan budidaya sidat di daerah asal diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat Poso. Upaya pengembangan Geopark Danau Poso sendiri telah dimulai sejak 26 Maret 2021 dengan keterlibatan tim ahli.
Gubernur Anwar Hafid menilai pertemuan lanjutan perlu segera diadakan untuk membahas semua kekhawatiran secara terbuka. Ia menegaskan dukungannya terhadap upaya menjadikan Danau Poso sebagai geopark, mengingat pentingnya pelestarian ekosistem danau yang terus terancam di berbagai belahan dunia. Kerusakan ekosistem danau akan berdampak luas pada kehidupan.
“Ini perlu kita lestarikan bersama,” tegas Anwar Hafid.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Danau Poso sebagai kawasan strategis provinsi dan mengusulkannya menjadi kawasan strategis nasional kepada pemerintah pusat, agar mendapatkan dukungan pembiayaan dari APBN. Gubernur Anwar Hafid berkomitmen penuh terhadap percepatan realisasi geopark dan perlindungan Danau Poso.
“Insyaallah ini menjadi concern saya. Saya kira kita merealisasikan sehingga mudah-mudahan Danau Poso semakin berjaya ke depan dan juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” pungkasnya. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi antara Pemprov Sulteng, Pemkab Poso, masyarakat, tokoh adat, akademisi, aktivis lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan Danau Poso lestari, produktif, dan bermanfaat berkelanjutan.
