PALU, BULLETIN.ID – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membidik pembangunan 20.000 rumah layak huni bagi masyarakat pada 2027. Target tersebut didorong melalui percepatan Program Tiga Juta Rumah dengan memperkuat kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perbankan, dan dunia usaha.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah yang dibuka Anwar Hafid di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).
Rakor yang dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah itu menjadi langkah untuk menyatukan kebutuhan perumahan di setiap daerah, sekaligus mengidentifikasi hambatan pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Anwar menegaskan, percepatan penyediaan rumah layak huni tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, perbankan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengambil peran agar pembangunan perumahan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif dalam mempercepat program perumahan, terutama di wilayah yang menghadapi kendala distribusi material dan kondisi geografis.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Anwar.
Bagi pemerintah daerah, tantangan mencapai target pembangunan perumahan bukan sekadar menyediakan unit rumah. Ketepatan data penerima manfaat, ketersediaan material, akses wilayah, dan dukungan pembiayaan menjadi faktor yang menentukan agar program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, Anwar meminta setiap pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing. Pendataan harus mampu menunjukkan jumlah rumah yang perlu dibangun maupun diperbaiki, lokasi, serta masyarakat yang menjadi prioritas penerima manfaat.
Menurutnya, kondisi rumah tidak layak huni juga berkaitan dengan persoalan kemiskinan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi tidak selalu menghadapi persoalan pendapatan semata. Kondisi tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan juga menjadi persoalan mendasar yang perlu ditangani.
Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong, dan sejumlah wilayah lainnya menjadi bagian dari perhatian pemerintah sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.
Selain mendorong percepatan program perumahan, Anwar menyampaikan adanya upaya pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai langkah konkret untuk menangani persoalan rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.
Sebelum mengejar target pembangunan pada 2027, pemerintah daerah didorong bersama-sama menyelesaikan sekitar 8.000 unit rumah pada 2026.
Anwar meminta seluruh kepala daerah menyiapkan data kebutuhan sejak sekarang agar perencanaan tahun berikutnya lebih terukur dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Ia menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui kebutuhan perumahan secara konkret, termasuk kemampuan pelaksanaan, hambatan di lapangan, serta dukungan yang diperlukan dari pemerintah pusat.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” katanya.
Selain pendataan, pemerintah kabupaten/kota diminta segera mengidentifikasi kendala pembangunan dan mencari solusi bersama. Dukungan perbankan juga diperlukan untuk mempercepat proses pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program.
Keterlibatan dunia usaha diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap penyediaan rumah layak huni, sehingga pelaksanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, Pemprov Sulteng mendorong penyediaan rumah layak huni menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendataan yang akurat, pembiayaan yang memadai, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan target pembangunan perumahan pada 2027 dapat dijalankan secara terarah.
