PALU,BULLETIN.ID – Pembentukan peraturan daerah tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas dan kepentingan administratif pemerintahan. Setiap regulasi juga harus dipastikan tidak membatasi hak masyarakat, menimbulkan diskriminasi, atau mengabaikan kelompok rentan.
Prinsip tersebut menjadi perhatian dalam rapat analisis dan evaluasi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (11/11/2026).
Ketua DPRD Sulawesi Tengah diwakili anggota Komisi I, Mahfud Masuara, dalam kegiatan yang dipimpin Kepala Kanwil Kementerian HAM Sulteng, Mangatas Nadeak. Rapat tersebut juga melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, dengan narasumber dari Biro Hukum Setda Sulteng, Sitti Rahmawati.
Lima Ranperda yang dievaluasi meliputi Ranperda Provinsi Sulteng tentang Bantuan Hukum, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal, Ranperda Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, serta Ranperda Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Mahfud menegaskan, pengujian dari perspektif HAM penting untuk memastikan setiap aturan yang disusun benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru melahirkan persoalan baru melalui ketentuan yang diskriminatif.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujarnya.
Menurut Mahfud, aspek HAM harus menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan hingga pembahasan Ranperda. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga menjamin kesetaraan perlindungan bagi seluruh kelompok masyarakat.
Substansi lima Ranperda tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan hak warga negara. Ranperda Bantuan Hukum, misalnya, menyangkut akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Sementara itu, pengaturan kawasan tanpa rokok berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Ranperda perlindungan pekerja rentan sektor informal menyangkut hak atas pekerjaan dan perlindungan dari kerentanan ekonomi. Adapun pencegahan perkawinan usia anak berkaitan dengan perlindungan anak serta pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan.
Karena itu, analisis HAM diperlukan untuk menguji apakah ketentuan dalam setiap Ranperda telah mengakomodasi kebutuhan kelompok yang terdampak, memiliki mekanisme perlindungan yang jelas, serta dapat dilaksanakan tanpa mengurangi hak masyarakat lainnya.
Hasil analisis dan evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Ranperda memasuki tahapan pembahasan dan penetapan lebih lanjut.
DPRD Sulteng menegaskan komitmennya mendorong produk hukum daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan pendekatan HAM, kualitas regulasi diharapkan tidak hanya diukur dari kepastian hukum, tetapi juga dari kemampuannya melindungi dan memenuhi hak masyarakat.
