Wagub Sulteng Minta PKK Fokus Program Nyata

  • Whatsapp
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido. (Foto:Ist)

PALU, BULLETIN.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memperkuat peran dalam menangani persoalan masyarakat, terutama kesehatan keluarga, stunting, dan kemiskinan.

Ia menegaskan, PKK tidak boleh hanya menjalankan kegiatan organisasi dan agenda seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Reny saat membuka Rapat Konsultasi TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Best Western, Kamis (19/11/2026).

Menurut Reny, 10 Program Pokok PKK harus menjadi instrumen pemberdayaan keluarga sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.

“PKK ini merupakan ujung tombak di masyarakat yang bisa membantu menyinergikan seluruh program pemerintah. Apa yang dikerjakan PKK pasti akan berdampak baik bagi masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan peran kader PKK dalam mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Capaian program tersebut di Sulawesi Tengah telah menempatkan daerah ini pada posisi kedua di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Namun, Reny mengingatkan capaian pelayanan kesehatan harus diikuti dukungan anggaran pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaannya berkelanjutan.

Selain CKG, persoalan stunting menjadi perhatian serius. Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menunjukkan angka stunting di Sulawesi Tengah telah mencapai 9 persen, lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 14 persen.

Meski menunjukkan capaian positif, Reny meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak mengendurkan pemantauan kondisi gizi anak.

Ia menekankan pentingnya pembaruan data E-PPGBM secara rutin oleh petugas gizi untuk mendeteksi anak yang mengalami stunting, berat badan kurang (underweight), maupun kekurangan gizi akut (wasting).

“Jangan sampai persoalan gizi anak baru diketahui ketika kondisinya sudah semakin berat,” ujarnya.

Reny juga meminta dukungan anggaran terhadap kegiatan PKK diperkuat, terutama untuk menjangkau keluarga dalam kelompok desil satu dan dua yang masuk kategori paling rentan secara ekonomi.

Berita Pilihan :  Amin Abdullah Dorong UIN Datokarama Tinggalkan Dikotomi Keilmuan

Salah satu intervensi yang disiapkan pemerintah adalah bantuan bedah rumah bagi keluarga kurang mampu. Pemprov Sulteng merencanakan penyerahan bantuan kepada dua ibu dari keluarga kurang mampu pada 22 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.

Menurut Reny, upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan kemiskinan. Ia menyebut angka kemiskinan Sulawesi Tengah turun dari 11,89 persen menjadi 10,48 persen.

Program Berani Cerdas, Berani Sehat, bantuan perbaikan rumah, hingga Berani Tangkap Banyak melalui penyerahan 70 unit perahu kepada nelayan menjadi sejumlah intervensi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan peringatan HKG PKK ke-54 harus menjadi momentum evaluasi dan penguatan komitmen seluruh kader dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.

Ia menegaskan keluarga merupakan fondasi pembangunan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Sry juga mendorong kader PKK lebih aktif mengidentifikasi persoalan di lingkungan masyarakat, seperti rumah tidak layak huni, keterbatasan air bersih, sanitasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Temuan kader di lapangan, menurut dia, harus ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, bukan sekadar menjadi laporan kegiatan.

Ia juga menekankan penguatan pembinaan Posyandu berdasarkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar pelayanan dasar masyarakat semakin optimal.

Rapat konsultasi tersebut dihadiri para ketua TP-PKK kabupaten/kota, kader PKK, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah, serta sejumlah unsur terkait.

Melalui forum ini, penguatan peran PKK diharapkan tidak berhenti pada konsolidasi organisasi, tetapi mampu mempercepat penyelesaian persoalan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Pos terkait