Sulteng Kekurangan Dokter Spesialis 

  • Whatsapp
Ketua IDI Sulteng dr. Muhammad Akbar (Bulletin/ foto : Indra)

Bulletin.id, Pemerintah sulawesi tengah dalam beberapa tahun kekurangan tenaga dokter spesialis.Hal Ini disampaikan oleh ketua ikatan dokter indonesia (IDI) Sulteng.

“ Jumlah dokter di sulawesi tengah sekitar seribu lima ratus lebih atau sekitar seribu tujuh ratus, yang spesialis itu 30 persen dari itu. Jadi kira kira 200an lebih” Kata Ketua IDI Sulteng dr. Muhammad Akbar. Dihadapan awak media Jum’at 28/10/2022. 

Diakuinya jumlah dokter memang sedikit, dan jumlah kuota yang sedikit dari jumlah fakultas yang membuka pendidikan spesialis yang ditunjuk oleh pemerintah juga sedikit.

Di Sulteng sendiri hanya 2 universitas yang telah memiliki fakultas kedokteran, yaitu universitas tadulako dan alkhairaat. Di Sulawesi tengah setiap tahun produksi dokter berkisar 50 hingga 100 dokter, Namun untuk dokter spesialis dianggap masih kurang. Mengingat untuk kuota penerimaan mahasiswa kedokteran masih dibatasi. 

Akbar menyebutkan, meski sudah memiliki fakultas kedokteran tapi masih banyak puskesmas di daerah sulawesi tengah yang tidak memiliki dokter, sedangkan Idealnya untuk dokter sendiri, 1 per 1000 harus dimiliki dari jumlah penduduk. 

“ Kita memang di palu ini secara umum masih kekurangan dokter spesialis”Tutur Akbar. 

Selain biaya pendidikannya mahal, proses kuliah dokter spesialis juga butuh waktu lama hingga mencapai lima tahun.

Saat ini IDI sendiri sedang memperjuangkan agar pendidikan di universitas bais beralih ke spesialis hospital bais.

“Sulteng memiliki 3 rumah sakit Tipe B untuk pendidikan kedokteran yakni rumah sakit Anutapura, Undata dengan Parigi” Tutur Akbar 

Senada dengan hal tersebut  Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Sulteng dr. Jumriani sebelumnya telah mengemukakan,  kurangnya dokter spesialis di Sulawesi Tengah, sehingga menyebabkan rumah sakit daerah sulit menaikkan status kelasnya dari kelas B ke kelas A maupun dari kelas C ke kelas B.

Berita Pilihan :  Sekkot Buka Diklat Bermuatan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Berbasis Kearifan Lokal  

Sedangkan untuk melengkapi dokter spesialis di rumah sakit, kata Jumriani, maka pemerintah daerah terpaksa harus menyediakan alokasi anggaran berupa insentif dokter spesialis beserta fasilitas pendukung lainnya

“Untuk insentif yang diberikan kepada setiap dokter spesialis seperti Kabupaten Banggai Rp 35 juta per orang, Kabupaten Buol juga menyediakan” Tuturnya.

Menurutnya untuk pemenuhan dokter spesialis itu sendiri anak anak harus disekolahkan di daerah sendiri meski ia mengungkap bahwa biayanya besar dan diakuinya pemerintah tidak memiliki itu. (Bulletin/Wawa).

Pos terkait