PALU, BULLETIN.ID — Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja rombongan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banggai Laut (Balut), Selasa (2/12), di ruang kerja Sekretaris DPRD Sulteng. Kunjungan ini difokuskan sebagai forum konsultasi kelembagaan, khususnya terkait pengelolaan anggaran, penerapan kode etik, serta dinamika isu pertambangan yang tengah mengemuka di daerah.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balut, Jamaludin R. Bunsiang, ST. Pada kunjungan ini, para anggota dewan Balut sejatinya berencana berdialog langsung dengan Badan Anggaran DPRD Sulteng. Namun, karena pimpinan dan anggota DPRD Sulteng sedang melaksanakan agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil), proses konsultasi difasilitasi oleh Sekretaris DPRD, Siti Rachmi A. Singi, bersama jajaran sekretariat.
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu dijadikan bahan pembahasan, mulai dari pemangkasan anggaran di daerah, tata kelola keuangan dewan, hingga penerapan kode etik bagi anggota legislatif. DPRD Balut juga menyoroti persoalan pertambangan yang berdampak pada wilayah mereka meski Banggai Laut bukan daerah penghasil.
“Terus terang kami bukan daerah penghasil, hanya dimasukkan sebagai daerah terdampak,” ujar Jamaludin, menekankan perlunya kejelasan regulasi dan pola koordinasi terkait kewenangan daerah.
Sekwan Siti Rachmi menjelaskan bahwa sekretariat DPRD Sulteng tetap memastikan fungsi fasilitasi berjalan, termasuk menyediakan ruang konsultasi bagi DPRD kabupaten/kota yang membutuhkan referensi teknis maupun prosedural. Ia didampingi Kabag Keuangan serta Kabag Kepegawaian dalam memberikan penjelasan terkait bidang masing-masing.
Pertemuan berlangsung hangat dan informatif, dengan harapan hasil diskusi tersebut dapat memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Balut, sekaligus memperdalam pemahaman Banggar serta Badan Kehormatan terhadap praktik kedewanan di tingkat provinsi. Sekretariat DPRD Sulteng menegaskan akan terus membuka ruang konsultasi serupa sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga perwakilan di daerah.
