JAKARTA,BULLETIN.ID — Upaya transformasi pengelolaan pendapatan daerah terus dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor. Jasa Raharja menegaskan perannya dalam mendorong digitalisasi layanan pajak kendaraan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4), dengan tema akselerasi transformasi dan implementasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Menurutnya, langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga digitalisasi sistem dan inovasi layanan.
Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menjelaskan, pihaknya berperan sebagai penggerak (enabler) dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Ia menyebut, integrasi data registrasi kendaraan dengan sistem pembayaran pajak dilakukan secara real-time, didukung sistem analitik untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan serta fitur peringatan dini (early warning system).
“Kami membangun sistem yang tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga menghadirkan kemudahan dan kepercayaan bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui integrasi tersebut, Jasa Raharja juga memperkuat sinergi dengan Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan validitas data dan efektivitas pemungutan.
Di sisi lain, inovasi layanan terus dikembangkan untuk mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan lalu lintas.
Partisipasi dalam forum nasional ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
