PALU,BULLETIN.ID -Langkah Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, bukan dalam bentuk dana segar.
Melainkan dalam bentuk komitmen ke 16 perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara itu untuk ikut berperan memperbaiki dan membangun jalan disekitar wilayah perusahaan itu yang nilainya jika dikompersi dalam bentuk uang senilai Rp, 335 miliyar.
“Proyek perbaikan dan pembangunan peningkatan jalan itu dikerjakan sendiri saja oleh semua perusahaan tambang itu. Pemprov terima Aset saja,”kata Kadis Binamarga dan Penataan Ruang (BPR/Binatarung) Sulteng Dr.Faidul Keteng menjawab media ini Jum’at (12/6-2026) via chat di aplikasi whatsAppnya.
Menurutnya ada dua ruas jalan yang menjadi tanggungjawab CSR ke 16 perusahaan tambang di wilayah Morowali dan Morowali Utara itu yakni Towi – Kolonodale dan Buleleng – Matarape.
“Hasil pertemuan Gubernur Sulteng bapak Anwar Hafid dengan management ke 16 perusahaan tambang itu disepakati dua ruas jalan yang menjadi tanggungjawab mereka yang harus dikerjakan perbaikan dan pembangunannya yang dibiayai dari dana CSR ke 16 perusahaan itu dengan total anggaran kurang lebih Rp, 355 miliyar yakni ruas jalan Towi – kodal ruas buleleng – matarape,”jelas Faidul yang ikut mendampingi Gubernur Anwar Hafid saat usai bertemu dengan ke 16 management perusahaan tambang itu Rabu (10/6-2026) di hotel Mercur Jakarta.
“Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Anwar Hafid saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Rabu (10/6-2026) di Jakarta.
Menurutnya langkah ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah tidak lantas menghentikan laju pembangunan fasilitas publik.
Anwar mengaku memilih untuk memperkuat sinergi dengan sektor dunia usaha guna menutup celah pembiayaan infrastruktur tanpa harus membebani struktur APBD Pemprov Sulteng
