PALU, BULLETIN.ID – Persoalan sampah di Kota Palu memasuki tahap yang lebih serius. Bukan lagi sekadar bagaimana sampah diangkut dan dibuang, tetapi bagaimana pemerintah membangun sistem pengelolaan yang mampu berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Hal itu menjadi perhatian dalam kunjungan Tim Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) ke Kota Palu, Senin (31/8/2026). Tim yang melibatkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, World Bank, serta sejumlah pihak terkait tersebut datang untuk menindaklanjuti hasil verifikasi teknis sekaligus menilai kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan kualitas layanan persampahan.
Pertemuan berlangsung di Auditorium Kantor Wali Kota Palu. Selain agenda koordinasi, Tim LSDP melakukan validasi terhadap data dan informasi mengenai kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Palu.
Bagi Pemerintah Kota Palu, proses tersebut menjadi momentum penting. Sebab, kualitas pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan armada atau fasilitas pengangkutan, tetapi juga menyangkut sistem pelayanan, kapasitas pemerintah, partisipasi masyarakat, hingga keberlanjutan pengelolaan dari hulu ke hilir.
Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, menyambut kedatangan Tim LSDP sebagai bentuk perhatian sekaligus dukungan terhadap upaya pembenahan sistem persampahan di daerah.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Palu, saya menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim LSDP yang telah mengunjungi Kota Palu terkait upaya peningkatan sekaligus evaluasi terhadap kerja Pemerintah Kota Palu dalam pengelolaan sampah atau waste management yang selama ini telah berjalan,” kata Hadianto.
Menurutnya, perhatian tersebut tidak hanya memiliki arti bagi pemerintah daerah. Evaluasi dan pendampingan juga berkaitan langsung dengan masyarakat yang setiap hari menjadi bagian dari rantai pengelolaan sampah.
Karena itu, Hadianto menilai peningkatan kualitas layanan persampahan harus berjalan beriringan dengan perubahan kesadaran masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri apabila perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan membuang sampah belum menjadi kebiasaan.
“Ini adalah sebuah perhatian yang akan mendorong kami untuk terus memperkuat berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, sekaligus semakin menguatkan kesadaran masyarakat yang mulai terbangun, khususnya menyangkut pengelolaan kebersihan di Kota Palu dan berbagai hal yang berkaitan dengan itu,” ujarnya.
Kunjungan Tim LSDP memperlihatkan bahwa persoalan persampahan kini ditempatkan sebagai bagian dari kualitas pelayanan publik.
Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan, sementara sistem pelayanan yang tidak efisien dapat meningkatkan beban pemerintah daerah. Karena itu, pembenahan pengelolaan sampah membutuhkan data yang akurat, perencanaan yang matang, infrastruktur memadai, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan masyarakat.
Hadianto mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan tersebut menjadi dorongan bagi Pemkot Palu untuk terus memperbaiki berbagai langkah yang telah dilakukan.
Ia berharap proses verifikasi dan evaluasi LSDP menghasilkan masukan konstruktif yang dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata di lapangan.
“Ini menjadi momen bagi kami untuk menerima masukan yang berarti agar semakin memenuhi ekspektasi, khususnya saat ini Bapak Presiden memberikan atensi yang sangat besar terhadap pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah di seluruh wilayah negeri ini,” katanya.
Dengan demikian, kunjungan LSDP tidak berhenti pada agenda pertemuan di tingkat pemerintah. Validasi kondisi eksisting diharapkan menjadi dasar untuk melihat celah dalam sistem yang berjalan sekaligus menentukan langkah perbaikan yang lebih tepat.
Kota Palu menjadi salah satu daerah yang masuk dalam lokasi pelaksanaan Program LSDP. Program tersebut juga mencakup sejumlah pemerintah daerah lainnya, di antaranya Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Madiun.
Keterlibatan Palu dalam program tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh evaluasi, penguatan kapasitas, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Dalam konteks persampahan, tantangan berikutnya bukan sekadar menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan program kebersihan, tetapi memastikan sistem tersebut mampu menghasilkan perubahan yang dapat diukur.
Karena itu, hasil verifikasi Tim LSDP menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana kesiapan Kota Palu membangun tata kelola persampahan yang lebih efektif.
Pemkot Palu berharap sinergi dengan pemerintah pusat, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, World Bank, serta pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat fondasi pengelolaan sampah di Kota Palu.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari seberapa cepat sampah diangkut dari lingkungan warga, tetapi dari kemampuan sebuah kota membangun sistem yang mampu mengurangi timbulan sampah, meningkatkan pelayanan, menjaga lingkungan, dan melibatkan masyarakat secara berkelanjutan.
Kalau ingin, saya juga bisa membuatkan 3–5 pilihan judul yang lebih tajam dan SEO-friendly, misalnya dengan angle “Palu Diuji”, “Sistem Persampahan Palu Dievaluasi”, atau “World Bank Soroti Kesiapan Pengelolaan Sampah Palu”.
