BALI,BULLETIN.ID – Efektivitas pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah tidak cukup hanya mengandalkan rapat dan pembahasan anggaran. Pengawasan juga membutuhkan koordinasi rutin dengan organisasi perangkat daerah (OPD), pemantauan langsung di lapangan, serta tindak lanjut yang jelas terhadap hasil evaluasi.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah saat melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, rombongan mendalami sejumlah praktik kelembagaan DPRD Bali, mulai dari pola pengawasan terhadap OPD, penataan organisasi perangkat daerah, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi.
Sri Indraningsih mengatakan, koordinasi antardaerah diperlukan untuk memperoleh referensi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya pengawasan terhadap program pemerintah daerah.
“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya di Palu, Selasa (10/11/2026).
Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pola komunikasi berkala antara komisi DPRD dan OPD mitra kerja. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas program yang sedang berjalan, tetapi juga rencana kegiatan tahun berikutnya, kebutuhan anggaran, serta persoalan yang membutuhkan perhatian legislatif.
Komisi I juga mendalami mekanisme pengawasan lapangan dengan melibatkan perangkat daerah terkait agar evaluasi tidak hanya berdasarkan laporan administratif.
Anggota Komisi I DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, menilai keterlibatan OPD dalam pengawasan lapangan penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan,” katanya.
Selain pola pengawasan, rombongan juga mempelajari mekanisme tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus (Pansus). DPRD Bali menjelaskan, setelah Pansus menyelesaikan tugas dan dibubarkan melalui mekanisme kelembagaan, hasil pembahasan dan pengawasannya dapat dilanjutkan oleh komisi terkait.
Mekanisme tersebut dinilai penting agar persoalan yang telah ditangani Pansus tidak berhenti setelah masa kerja panitia berakhir.
Persoalan penataan organisasi perangkat daerah juga menjadi pembahasan. Komisi I menyoroti pentingnya perubahan kelembagaan yang mempertimbangkan kebutuhan organisasi, beban kerja, pembagian urusan pemerintahan, dan efektivitas pelayanan publik.
Di bidang legislasi, rombongan turut membahas pentingnya aturan teknis sebagai tindak lanjut peraturan daerah. Tanpa regulasi pelaksana, termasuk Peraturan Gubernur, sejumlah perda berpotensi tidak berjalan optimal.
Praktik pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bali juga menjadi perhatian. Bali pernah meraih peringkat pertama nasional pengelolaan website JDIH pada 2022, peringkat kedua pada 2023, dan kembali meraih posisi terbaik pada 2024.
Salah satu praktik yang dipelajari adalah keterbukaan rancangan produk hukum melalui website JDIH. Masyarakat dapat mengakses rancangan perda maupun peraturan gubernur, sekaligus memberikan kritik dan masukan sebelum regulasi ditetapkan.
Selain penguatan kelembagaan, dalam pertemuan tersebut muncul gagasan pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan di DPRD Sulteng. Wadah lintas fraksi dan komisi itu diharapkan memperkuat peran anggota legislatif perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui kebijakan daerah.
Hasil koordinasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi DPRD Sulteng untuk memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, serta legislasi.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi pertemuan berkala dengan OPD, pengawasan langsung di lapangan, tindak lanjut rekomendasi Pansus, optimalisasi aset daerah, dan peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan regulasi.
