PALU, BULLETIN.ID – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Anwar Hafid, menyampaikan sejumlah usulan proyek infrastruktur strategis kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat kunjungan kerja Menko PMK ke Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Gubernur Anwar menyampaikan rencana pembangunan jalur alternatif strategis dari Kota Palu ke Kabupaten Parigi Moutong melalui Bypass Palu–Parigi, serta usulan percepatan pembangunan jalan nasional Tambu–Kasimbar. Kedua jalur ini dinilai krusial sebagai bagian dari konektivitas Sulteng dengan Ibu Kota Negara (IKN) dan kawasan strategis nasional lainnya.
“Jalur ini selain mempercepat mobilitas barang dan jasa, juga dapat memangkas waktu tempuh ke wilayah selatan Sulawesi Tengah dan meningkatkan akses ke kawasan wisata dan pertanian,” ungkap Gubernur Anwar.
Menko PMK AHY juga melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Donggala. Dalam tinjauannya, Menko AHY mengapresiasi kemajuan fasilitas pelabuhan, terutama untuk mendukung mobilitas penumpang dan logistik.
“Saya melihat pelabuhan ini sudah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekitar 6.000 penumpang dan kendaraan truk telah memanfaatkan pelabuhan ini sebagai jalur ekonomi strategis, terutama untuk rute menuju Balikpapan dan Surabaya,” kata AHY.
Pelabuhan Donggala kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik seperti terminal penumpang, ruang laktasi, akses disabilitas, serta sistem mitigasi bencana. Peningkatan fasilitas ini turut mendorong kunjungan wisatawan, termasuk dari mancanegara.
Menko AHY juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada ketahanan bencana, mengingat Sulawesi Tengah merupakan wilayah rawan gempa.
“Pasca-bencana 2018, banyak infrastruktur yang tak lagi bisa digunakan secara efektif. Maka pembangunan infrastruktur ke depan harus berbasis mitigasi, memiliki sistem peringatan dini, dan memperhitungkan aspek kerentanan bencana,” ujar AHY.
Dalam kesempatan itu, AHY juga menyoroti pentingnya pengelolaan tata ruang wilayah. Menurutnya, pembangunan harus berimbang antara peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.
“Tata ruang adalah fondasi dari pembangunan berkelanjutan. Kita tidak bisa mengorbankan lingkungan hanya demi percepatan ekonomi. Harus ada keseimbangan,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap bencana. ***
