PALU,BULLETIN.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia dan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama secara bersama membahas optimalisasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Pembahasan itu dilaksanakan dalam pertemuan yang dihadiri Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto, Wakil Rektor Bidang AUPK UIN Datokarama Profesor Hamlan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Doktor Faisal Attamimi, Kepala Biro AUPK Drs Suleman Awad M.Pd, Sekretaris LPPM UIN Datokarama Doktor Rusdin Ahmad, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah Indera Imanuddin, dan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil ATR Sulteng Irma Winarmi, berlangsung di ruangan rapat Rektor UIN Datokarama, di Kota Palu, Selasa 28 Juli 2026.
Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto mengatakan untuk optimalisasi pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan, maka pihaknya akan meminta dukungan kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berupa, sosialisasi kepala desa dan pendamping desa tentang KKN Pertanahan dan sertifikasi tanah, penyediaan posko KKN bagi mahasiswa KKN Tematik Pertanahan, menyediakan konsumsi kegiatan KKN, serta memberikan dukungan kendaraan untuk mobilisasi mahasiswa KKN dari kampus ke lokasi KKN.
“Kami akan minta langsung kepada pemerintah daerah mengenai empat poin dukungan tersebut,” kata Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto.
Ia mengemukakan, pelibatan perguruan tinggi dalam sertifikasi lahan/tanah menjadi hal penting, untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
Berdasarkan data statistik Kementerian ATR/BPN bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 2.170 juta hektare area penggunaan lain (APL). Namun, yang telah bersertifikat hanya 34 persen, dan yang belum bersertifikat sebanyak 66 persen.
“Padahal ini ada potensi ekonomi daerah melalui sertifikasi lahan,” ungkapnya.
“Di sinilah peran dari pelibatan perguruan tinggi, dimana perguruan tinggi berperan menyelesaikan isu pertanahan dan memberikan literasi langsung dan konsultasi mengenai pertanahan kepada masyarakat melalui program KKN Tematik Pertanahan,” ujarnya.
Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Perguruan Tinggi termasuk UIN Datokarama menargetkan ter-inventarisasi tanah wakaf, inventarisasi lintas sektor untuk program penyediaan 3 juta rumah, serta pemetaan spasial.
Terkait hal itu, Wakil Rektor Bidang AUPK UIN Datokarama Profesor Hamlan mengemukakan bahwa, UIN Datokarama telah melaksanakan KKN Pertanahan dengan menurunkan 200 mahasiswa di seluruh kelurahan se-Kota Palu.
“Hal ini sebagai tindak lanjut dari MoU yang ditandatangani oleh Rektor UIN Datokarama Profesor Lukman dengan Bapak Menteri ATR Nusron Wahid,” ucapnya.
Menurutnya, KKN Tematik Pertanahan memberi ruang bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam penyelesaian masalah di masyarakat.
“Kehadiran mahasiswa UIN Datokarama sangat vital. Mereka menjadi motor penggerak literasi pertanahan di tingkat tapak, membantu warga memahami pentingnya legalitas aset tanah, sekaligus meminimalkan potensi sengketa di masa depan,” ungkapnya.
Diharapkan lewat optimalisasi kerja sama ini, percepatan pendaftaran tanah di wilayah Sulawesi Tengah dapat terealisasi lebih cepat, aman, dan transparan, sekaligus memberikan pengalaman kerja lapangan yang bernilai tinggi bagi para mahasiswa.***
