PALU, BULLETIN – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan pada Senin (31/8/2026) di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Rakor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengantisipasi meluasnya Karhutla.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa penanganan Karhutla adalah persoalan mendesak yang membutuhkan langkah masif dan terkoordinasi. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar upaya yang telah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota berjalan sinergis, mencegah kerugian lebih besar akibat kebakaran hutan. Koordinasi dengan Forkopimda seperti Pangdam, Kajati, dan Kapolda telah dilakukan sebelumnya oleh Gubernur Anwar Hafid.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.
Berdasarkan laporan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah wilayah menjadi konsentrasi penanganan Karhutla dan kekeringan hingga 28 Agustus 2026. Kejadian Karhutla tersebar di berbagai kabupaten/kota, termasuk Kota Palu (kawasan Poboya sekitar satu hektare), Kabupaten Tojo Una-Una (beberapa desa terdampak, lahan terbakar mencapai 83 hektare), serta Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol. Gubernur Anwar Hafid mencermati pola ini.
Anwar menjelaskan, grafik kejadian Karhutla sempat meningkat pada awal tahun, namun menurun berkat upaya pemadaman. Ia juga menyoroti korelasi kuat antara peningkatan kekeringan dengan kejadian Karhutla, di mana puncaknya terjadi pada Agustus. Kondisi ini membuat Gubernur Anwar Hafid khawatir akan lonjakan kasus pada bulan September jika kekeringan berlanjut.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Meskipun hujan mulai turun di beberapa daerah, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan mengingat potensi kekeringan di wilayah lain. Rakor dilanjutkan dengan arahan dari Pangdam dan pejabat terkait lainnya, termasuk Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, dan Kepala Dinas Kehutanan. Melalui rakor ini, pemerintah provinsi berharap penanganan Karhutla dan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat, terpadu, dan masif, guna mencegah dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan, dan wilayah Sulawesi Tengah.
