PALU, BULLETIN – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, SE kembali memimpin rapat evaluasi pelaksanaan Program Palu Mantap Pangan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palu pada Selasa (1/9/2026). Evaluasi ini khusus membahas progres program ketahanan pangan di Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Selatan.
Pemerintah Kota Palu secara konsisten memantau pelaksanaan program Palu Mantap Pangan ini guna memastikan pemanfaatan lahan produktif di setiap kelurahan berjalan optimal. Program Palu Mantap Pangan adalah inisiatif strategis untuk memperkuat kemandirian pangan masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Camat Mantikulore, Camat Palu Selatan, para lurah di kedua kecamatan, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Masing-masing wilayah menyampaikan perkembangan penanaman lima komoditas unggulan.
Wali Kota Hadianto Rasyid mengatakan, evaluasi program Palu Mantap Pangan dilakukan secara bertahap terhadap seluruh kecamatan. Sebelumnya, Pemerintah Kota Palu telah mendengarkan laporan perkembangan dari Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli.
“Kemarin saya sudah mendengar progres dari Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli. Hari ini saya ingin mendengar langsung bagaimana perkembangan di Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Selatan,” kata Wali Kota.
Menurut wali kota, setiap kelurahan memiliki kondisi dan potensi lahan yang berbeda. Oleh karena itu, keterbatasan luas lahan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menjalankan program Palu Mantap Pangan.
Wali kota menjelaskan, terdapat kelurahan yang memiliki lahan produktif hanya sekitar 250 meter persegi, sementara kelurahan lainnya dapat menyediakan lahan hingga 2.500 meter persegi. Namun, seluruh lahan tersebut tetap dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target jika dimanfaatkan secara maksimal dan dihitung secara akumulatif dalam program Palu Mantap Pangan.
“Ada yang memiliki lahan sekitar 250 meter persegi, ada juga yang sampai 2.500 meter persegi. Tidak harus sama. Yang penting seluruh potensi yang ada dimanfaatkan dan kita tetap berupaya mencapai target satu hektare secara akumulatif,” jelas wali kota.
Selain pengembangan pertanian konvensional, Wali Kota juga mendorong pemanfaatan teknologi pertanian modern, khususnya sistem hidroponik. Ini menjadi solusi bagi wilayah dengan ketersediaan lahan terbatas demi mendukung Palu Mantap Pangan.
Menurut wali kota, Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah merencanakan pembangunan warehouse hidroponik di Kelurahan Layana pada tahun mendatang. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi proyek percontohan dalam pengembangan pertanian modern di Kota Palu untuk Palu Mantap Pangan.
Wali kota juga menegaskan bahwa keberadaan fasilitas hidroponik yang telah dibangun di sejumlah kelurahan merupakan bagian dari potensi lahan produktif yang dapat diperhitungkan dalam pelaksanaan Program Palu Mantap Pangan.
“Luas lahan tidak harus berupa satu hamparan yang besar. Kita bisa mengakumulasikan berbagai lahan yang tersedia, termasuk fasilitas hidroponik yang telah dibangun di kelurahan-kelurahan,” ungkap Wali Kota.
Keberhasilan pembangunan warehouse hidroponik di Kelurahan Layana nantinya diharapkan dapat membuka peluang pengembangan konsep serupa dalam skala yang lebih sederhana di berbagai wilayah Kota Palu. Dengan demikian, kawasan yang memiliki keterbatasan lahan tetap dapat berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan melalui penerapan inovasi pertanian sebagai bagian dari Palu Mantap Pangan.
“Kalau konsep ini berhasil, ke depan kita dapat mengembangkan hydroponic house yang lebih sederhana di wilayah-wilayah dengan keterbatasan lahan. Jadi, keterbatasan lahan tidak lagi menjadi hambatan untuk meningkatkan produksi pangan,” tutur wali kota.
Melalui evaluasi berkelanjutan, Pemerintah Kota Palu berkomitmen memastikan Program Palu Mantap Pangan dapat berjalan optimal di seluruh kecamatan. Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pemanfaatan lahan produktif, tetapi juga membangun kemandirian pangan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, kecamatan, kelurahan, dan seluruh elemen masyarakat.
