PALU, BULLETIN – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, merespons cepat aspirasi ratusan tenaga kesehatan PPPK dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah dengan langsung menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI. Pertemuan pada Kamis, 3 /09/2026, di ruang kerjanya ini bertujuan memperjuangkan kepastian status kepegawaian bagi PPPK Nakes Sulteng, PPPK paruh waktu, dan tenaga honorer yang merasa belum mendapat kepastian seperti tenaga pendidik.
Para tenaga kesehatan mempertanyakan mengapa belum ada kebijakan yang memberikan kepastian serupa dengan tenaga pendidik PPPK, khususnya terkait peluang pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Isu kepastian status PPPK Nakes Sulteng ini menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Anwar Hafid tidak menunggu lama. Di hadapan ratusan tenaga kesehatan, ia langsung menelepon Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono. Dalam percakapan telepon tersebut, Anwar Hafid menyampaikan langsung keluhan para tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah terkait status PPPK Nakes Sulteng.
Ia mempertanyakan mengapa kebijakan kepastian status PPPK telah diberikan kepada tenaga guru, sementara tenaga kesehatan belum memperoleh kepastian yang sama. Wamenkes Dante Saksono Harbuwono kemudian meminta agar aspirasi terkait PPPK Nakes Sulteng tersebut disampaikan secara tertulis untuk diteruskan kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB.
Anwar Hafid menegaskan dirinya mendukung penuh perjuangan para tenaga kesehatan untuk memperoleh kejelasan status kepegawaian. “Saya jujur, ketika pertama kali mendengar pengumuman itu, saya juga bertanya, kok tenaga kesehatan tidak? Padahal kalau kita lihat, dua bidang ini sama-sama prioritas. Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” kata Anwar Hafid.
Menurutnya, guru memiliki peran besar dalam membangun sumber daya manusia melalui pendidikan, sementara tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. “Karena itu saya mendukung sepenuhnya saudara-saudara sekalian untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.
Anwar Hafid meminta para tenaga kesehatan segera menyiapkan surat resmi berisi aspirasi dan tuntutan mereka. Surat tersebut akan dibawanya langsung dalam agenda kunjungan ke Jakarta untuk memperjuangkan persoalan PPPK Nakes Sulteng kepada pemerintah pusat. “Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan agar dibuatkan surat tertulis. Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” katanya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa persoalan tenaga PPPK bukan hal baru baginya. Semasa bertugas sebagai anggota DPR RI, Anwar Hafid mengaku kerap menerima aspirasi dan keluhan dari tenaga PPPK di berbagai daerah. Karena itu, ia menilai aspirasi ratusan tenaga kesehatan Sulawesi Tengah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, jangan sampai terjadi perbedaan perlakuan terhadap dua sektor yang sama-sama memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia, termasuk status PPPK Nakes Sulteng. “Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” pungkasnya.
