PALU,BULLETIN.ID – Penanganan konflik sosial di Kelurahan Nunu dan Kelurahan Anoa, Kota Palu, menjadi perhatian aparat keamanan dan pemerintah daerah. Upaya meredam potensi konflik tidak hanya diarahkan pada pengamanan wilayah, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dihadiri Komandan Korem 132/Tadulako, Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi H., yang mewakili Pangdam XXIII/Palaka Wira, di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut menindaklanjuti hasil pertemuan pada 29 Oktober 2026. Forum ini mengevaluasi perkembangan situasi di kedua kelurahan, mengidentifikasi persoalan yang masih berpotensi memicu konflik, serta merumuskan langkah penanganan secara terpadu.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam upaya mencegah konflik berkembang lebih luas. Sebab, penanganan konflik sosial tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan koordinasi antar lembaga dan keterlibatan pihak-pihak terkait.
Melalui rapat tersebut, seluruh unsur yang terlibat diharapkan menyelaraskan langkah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mencegah munculnya kembali ketegangan di tengah warga.
Sinergi pemerintah daerah, TNI, dan unsur terkait diharapkan mampu menjaga kondusifitas wilayah serta mendukung penyelesaian persoalan secara terkoordinasi.
Dengan demikian, penanganan konflik di Nunu dan Anoa tidak berhenti pada upaya meredam situasi, tetapi juga diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat Kota Palu.
