Demokrat: Memalukan! Gerombolan KSP Moeldoko Diduga Akan Selenggarakan HUT Ilegal Atasnamakan PD di Banten

  • Whatsapp
HERZAKY-c0d184ca
Herzaky Mahendra Putra

BULLETIN.ID – Beberapa hari terakhir beredar surat undangan untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-20, di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Jumat malam(10/9/2021). Undangan yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa hal itu sungguh memalukan karena gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT ilegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.

Herzaky menambahkan bahwa modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

“Justru pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 9 September malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan partai, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan,” jelas Herzaky.

Menurut Herzaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, di mana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Berita Pilihan :  Joget Politik Riang Gembira Ahmad Ali di Pilgub Sulteng Jadi Tren Hingga ke Pelosok Desa

“Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia. Dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya negara telah menggaji dirinya sebagai KSP tujuh tahun terakhir,” tutupnya.

Upaya “Begal Politik” juga disinggung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dalam sambutannya saat puncak acara peringatan dua dekade Partai Demokrat yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta Nasional, Kamis (9/9/2021).

“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca keputusan Kememkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan judicial review melalui Mahkamah Agung,” ungkap AHY.

AHY juga menegaskan, meskipun Partai Demokrat punya segala bukti juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya. Ia meminta seluruh kader dan para pejuang demokrasi untuk tetap waspada dan menegaskan bahwa yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri ini. */LAN

Pos terkait