PALU,BULLETIN.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) tentang mutu pendidikan di Sulteng. RDP ini dihadiri oleh Bupati, DPRD Kabupaten, perguruan tinggi, dan beberapa OPD terkait pada hari Rabu (24/5/2023) di Ruang Sidang Utama.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS, dan didampingi oleh Ketua Komisi III, Sony Tanra, ST, serta beberapa Anggota Komisi IV lainnya seperti Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd.,M.Si, Ibrahim A Hafid, Rahmawati, dan Fatimatih HI. Moh Amin Lasawedi, M.Si.
Ketua Komisi IV menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada, mutu pendidikan di Sulteng sangat rendah, bahkan menduduki peringkat kelima dari bawah atau urutan ke-29 dari 34 provinsi. Data ini menggerakkan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk memperbaiki mutu pendidikan, dan melalui rapat ini, mereka berharap dapat mengidentifikasi penyebab utama dari rendahnya mutu pendidikan di daerah ini.
Alimuddin menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Sulteng telah dialokasikan sebesar 20% dari APBD, sehingga hal ini perlu dievaluasi dengan serius oleh DPRD Sulteng.
Sony Tanra juga menyoroti pentingnya mutu pendidikan sebagai faktor penting untuk kemajuan daerah. Dia mengatakan bahwa daerah dapat berkembang jika dimulai dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan kualitas SDM dilihat dari tingkat pendidikan.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sulteng, disebutkan bahwa dari total penduduk Sulteng sekitar 3.740.900 orang, 20,66% tidak bersekolah, 12,25% belum menyelesaikan sekolah dasar, 24,53% menyelesaikan sekolah dasar, dan 14,44% menyelesaikan sekolah menengah pertama (SMP). Jadi, sekitar 71,88% penduduk Sulteng tidak memiliki pendidikan yang memadai, yang kemungkinan besar berkontribusi pada rendahnya mutu pendidikan dan SDM yang belum mencapai standar yang diharapkan.
Hal ini juga dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran karena banyak SDM yang tidak terserap secara optimal, terutama karena investasi kerap mengharuskan pemegangnya memiliki ijazah SMA. Hasilnya, sekitar 70% perputaran uang untuk tenaga kerja dan logistik akhirnya mengalir ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Sony juga menyoroti pentingnya pemerataan pendidikan, yang tidak hanya harus terfokus pada kota-kota besar. Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah mutu pendidikan ini, termasuk memberikan bantuan beasiswa kepada mereka yang membutuhkannya.
Namun, ia juga menyayangkan bahwa besaran beasiswa di Sulteng sangat rendah, hanya sekitar 2.500.000 rupiah, yang menunjukkan bahwa tidak ada political will yang cukup dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk meningkatkan SDM di Sulteng.
Padahal, anggaran pendidikan dari Pusat hingga tingkat kabupaten telah ditetapkan sebesar 20%, tetapi hasilnya mutu pendidikan kita masih jauh dari harapan.
Sony juga menggarisbawahi peran penting sekolah swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan berharap agar sekolah swasta dapat mendapatkan dukungan, terutama dari Badan Penyelenggara Keuangan Pendidikan (Bosda).
Ia berharap bahwa semua permasalahan terkait mutu pendidikan perlu diidentifikasi bersama, karena tanpa data yang tepat dan political will yang kuat, mutu pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah akan tetap stagnan.
I Nyomana Slamet juga menyoroti pentingnya pemerataan pendidikan dan mengapresiasi pertemuan ini sebagai langkah awal untuk mencari solusi. Dengan data yang ada, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sulteng
