JAKARTA, BULLETIN.ID – PT Jasa Raharja terus mendorong penguatan tata kelola dan budaya sadar risiko di lingkungan internal perusahaan melalui kegiatan Risk Management Update 2025 yang digelar di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jakarta, pada Jumat (4/7/2025).
Mengusung tema “Empowering People, Strengthening Risk Culture: Dari Kesadaran Menuju Ketangguhan”, kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala unit kerja, kepala kantor wilayah, dan kepala cabang Jasa Raharja, baik secara luring maupun daring.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, dalam sambutannya menekankan bahwa manajemen risiko tidak hanya soal prosedur teknis, tetapi juga budaya yang harus tertanam di setiap insan perusahaan, terutama dalam menghadapi tantangan eksternal dan potensi risiko kecurangan (fraud).
“Risiko fraud menjadi salah satu ancaman serius yang harus dimitigasi. Baik yang bersumber dari dalam maupun pengaruh luar. Kita harus menyadari dampaknya bisa merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan,” ujar Harwan.
Ia menegaskan pentingnya integritas individu dalam menumbuhkan sistem pengendalian risiko yang efektif, serta mengajak seluruh jajaran Jasa Raharja untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten dalam setiap lini aktivitas kerja.
Kegiatan ini juga menghadirkan Kun Wahyu Wardana, pakar di bidang asuransi dan manajemen risiko. Dalam pemaparannya, Kun menggarisbawahi bahwa risk management yang efektif sangat bergantung pada pola pikir individu atau risk mindset.
Mengutip teori David Hillson, Kun menyampaikan bahwa risiko adalah bagian alami dari kehidupan dan bisnis, namun bisa dikelola dengan baik.
“Kita harus keluar dari pola pikir korban (victim mindset) dan mengubah risiko menjadi peluang. Karena risk is manageable, maka kita harus membangun ketangguhan bukan dengan menghindar, tapi dengan mengelola,” ujar Kun.
Melalui Risk Management Update 2025, Jasa Raharja menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya sadar risiko sebagai bagian dari penguatan sistem tata kelola perusahaan. Tidak hanya sebagai kewajiban regulatif, tetapi sebagai nilai fundamental untuk menjaga kepercayaan publik dan mencapai visi perusahaan sebagai penyelenggara perlindungan dasar yang kompeten dan terpercaya.***
