BANDUNG, BULLETIN.ID – PT Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Tahun 2025 yang digelar Korlantas Polri di Bandung, Jawa Barat, pada 12–13 November 2025.
Kegiatan tahunan tersebut menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk meninjau kinerja pelayanan Kesamsatan nasional, sekaligus merumuskan arah kebijakan dan inovasi pelayanan di masa mendatang.
Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, mengatakan bahwa sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan wujud nyata kolaborasi lintas lembaga dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.
“SAMSAT adalah bentuk kerja sama yang baik antara Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja. Hingga saat ini, terdapat 2.125 kantor bersama Samsat di seluruh Indonesia yang melayani registrasi kendaraan, pemungutan PKB dan BBNKB, serta pengutipan SWDKLLJ,” ujar Dewi.
Ia juga menyoroti hasil survei terhadap lebih dari 40 ribu wajib pajak yang menunjukkan bahwa faktor kemampuan finansial masih menjadi kendala utama dalam kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Menurut Dewi, diperlukan upaya bersama untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif dan mendorong kepatuhan sukarela.
Berdasarkan data hingga Oktober 2025, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PKB dan SWDKLLJ tercatat sebesar 53,41 persen dari potensi keseluruhan. Sementara itu, layanan digital menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan transaksi melalui Samsat Online sebesar 22,22 persen dan peningkatan penggunaan aplikasi SIGNAL sebesar 26,56 persen secara tahunan (YoY).
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menambahkan, salah satu fokus dalam kegiatan ini adalah penyederhanaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Semangatnya adalah bagaimana membayar pajak semudah membeli pulsa. Pelayanan SAMSAT kini terintegrasi, termasuk penegakan hukum yang telah bertransformasi dengan sistem ETLE,” ujar Agus.
Ia menekankan bahwa 95 persen penegakan hukum kini dilakukan melalui sistem tilang elektronik (ETLE), dan hanya 5 persen secara manual.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan sinergi antarinstansi, Jasa Raharja turut memberikan penghargaan kepada sejumlah Polda terbaik dalam pelaksanaan program kerja Kesamsatan, meliputi kategori Peningkatan Keterisian Data, Digitalisasi Pembayaran, Sosialisasi Kesamsatan, dan Pelopor Implementasi Penghapusan Regident Ranmor.
“Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” tambah Dewi.
Melalui kegiatan Anev Regident 2025, Jasa Raharja menegaskan perannya dalam memperkuat sinergi lintas sektor, sekaligus mempercepat transformasi layanan publik yang terintegrasi, modern, dan berorientasi pada masyarakat.
