PALU,BULLETIN.ID — Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, secara simbolis menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (30/3/2026).
Penyerahan yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, serta para kepala daerah se-Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Reny menegaskan bahwa penyampaian LKPD kepada BPK merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menurutnya, laporan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi wujud akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
“Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pengelolaan anggaran di tengah berbagai tantangan, dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, ia menekankan agar belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Belanja yang tidak produktif harus ditekan. Anggaran harus tepat sasaran dan memberi manfaat optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, menjelaskan bahwa LKPD yang telah diserahkan akan segera memasuki tahap pemeriksaan.
“Pemeriksaan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelasnya.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara serah terima LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025 antara pemerintah daerah dan BPK.
Melalui penyerahan ini, Pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
