JAKARTA, BULLETIN – Kuasa hukum pihak penggugat menyoroti persoalan mendasar dalam penggunaan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), baik dari sisi konstitusional maupun pelaksanaannya. Pernyataan ini disampaikan setelah konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, yang mendesak perbaikan menyeluruh terhadap program tersebut.
Prof. Denny Indrayana, salah satu kuasa hukum, menegaskan bahwa Program MBG memerlukan perbaikan mendasar karena dinilai bermasalah secara konstitusional dan operasional. Persoalan terkait Anggaran Makan Bergizi Gratis ini menjadi fokus utama gugatan yang telah dilayangkan.
“Program MBG bermasalah secara konstitusional, bermasalah secara operasional, dan tentu harus dilakukan perbaikan mendasar,” kata Prof. Denny Indrayana.
Menurutnya, penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 untuk mendukung pelaksanaan MBG merupakan salah satu hal yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut. Denny Indrayana menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendanaan program agar tetap sesuai dengan prinsip konstitusi. Pertimbangan konstitusionalitas Anggaran Makan Bergizi Gratis adalah krusial.
“Seharusnya anggaran MBG dikeluarkan dari APBN saat ini juga, tanpa perlu menunggu hingga 2028,” katanya.
Gugatan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2026 untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis. Pihak penggugat meminta agar kebijakan Anggaran Makan Bergizi Gratis ini ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aturan konstitusi mengenai pemenuhan anggaran pendidikan.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya menjadikan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini merupakan bagian dari agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Polemik Anggaran Makan Bergizi Gratis ini menarik perhatian publik luas.
Perkara ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua aspek penting: pemenuhan hak pendidikan melalui alokasi anggaran negara serta keberlanjutan program pemenuhan gizi masyarakat. Mahkamah Konstitusi akan menjadi arena penting dalam penyelesaian persoalan ini.
