YOGYAKARTA,BULLETIN.ID Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) memperkuat kapasitas legislator daerah dalam mendorong kebijakan pembangunan yang berkelanjutan melalui Akademi Perdana KPHD yang digelar di Kota Yogyakarta, 6–8 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran sekaligus konsolidasi bagi anggota KPHD untuk memperkuat pemahaman dan peran parlemen daerah dalam mengarusutamakan isu lingkungan dan agenda ekologis ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
Koordinator Presidium Nasional KPHD, Mutmainah Korona, SE, dipercaya sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan yang diikuti 68 anggota KPHD dari 10 provinsi.
Sepuluh provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua Tengah. Peserta mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.
Akademi Perdana KPHD menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Bima Arya Sugiarto, sebagai keynote speaker. Sejumlah narasumber dari berbagai lembaga juga memberikan materi dalam kegiatan tersebut.
Narasumber yang hadir antara lain perwakilan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Direktur The Reform Initiative (TRI), Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Direktur Celios, serta CEO dan Founder Waste4Change.
Kegiatan ini didukung Yayasan Pilar Nusantara bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) dan KPHD.
Akademi tersebut dirancang untuk memperkuat peran legislator daerah dalam memasukkan agenda ekologis ke dalam proses penyusunan kebijakan. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk mendorong lahirnya kepemimpinan dan inovasi kebijakan berbasis lingkungan di tingkat daerah.
KPHD juga menjadikan forum tersebut sebagai sarana memperkuat jejaring pembelajaran dan aksi kolektif antaranggota. Dengan jejaring lintas daerah tersebut, legislator diharapkan dapat saling bertukar pengalaman serta mengembangkan pendekatan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan di masing-masing wilayah.
Keterlibatan anggota dari berbagai provinsi menunjukkan upaya KPHD membangun jaringan parlemen daerah yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan, pendanaan ekologis, pengelolaan sumber daya alam, hingga pembangunan berkelanjutan.
Melalui Akademi Perdana ini, KPHD mendorong agar agenda ekologis tidak hanya menjadi wacana, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan parlemen.
Jika ingin, saya juga bisa membuatkan **3 pilihan judul yang lebih tajam dan SEO-friendly**, termasuk angle khusus **Sulawesi Tengah dan peran legislator Sulteng dalam parlemen hijau**.
