PALU, BULLETIN.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palu masih menyisakan pekerjaan rumah pada sisi keamanan pangan. Hasil inspeksi mendadak Pemerintah Kota Palu menemukan sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum optimal dalam pengelolaan limbah, terutama instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta pengemasan dan penyimpanan bahan pangan.
Temuan tersebut terungkap saat Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin bersama Satgas MBG melakukan sidak ke sejumlah SPPG dan sekolah penerima manfaat, Rabu (23/9/2026).
Sidak menyasar Dapur SPPG Pantoloan, Dapur SPPG Talise 3, SMP Satu Atap Layana Indah dan SMP Negeri 17 Palu. Pemkot Palu menargetkan 11 SPPG dari total 37 SPPG yang saat ini beroperasi untuk menjadi sasaran pengawasan.
Imelda mengatakan makanan yang disajikan kepada peserta didik secara umum tidak ditemukan persoalan dari sisi kualitas. Namun, sejumlah aspek di balik proses penyediaan makanan masih perlu dibenahi.
“Yang paling banyak saya lihat itu pengolahan limbah. IPAL-nya masih menjadi pekerjaan rumah karena belum sesuai ketentuan. Kemudian cara mereka melakukan pengemasan dan penyimpanan barang juga masih minim, sehingga ini menjadi perhatian untuk segera diperbaiki,” kata Imelda.
Selain persoalan sanitasi dan limbah, Pemkot Palu juga menemukan menu yang dinilai kurang bervariasi. Catatan tersebut akan disampaikan kepada SPPG agar kualitas layanan MBG dapat ditingkatkan.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan makanan tidak hanya dilihat dari makanan yang diterima siswa, tetapi juga dari seluruh proses di dapur, mulai dari penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan hingga pengelolaan limbah.
Pemkot Palu menegaskan setiap SPPG harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tenaga juru masak bersertifikasi kompetensi dan sistem pengelolaan limbah sesuai standar kesehatan lingkungan.
Imelda mengatakan sidak merupakan langkah preventif untuk menemukan dan memperbaiki persoalan sebelum berdampak kepada anak-anak penerima manfaat.
“Kita mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak kita yang menjadi penerima manfaat. Karena itu kami turun lebih awal agar mitigasi bisa dilakukan sedini mungkin,” ujarnya
