BATAM, BULLETIN.ID – Pengelolaan limbah menjadi salah satu tantangan pembangunan daerah yang membutuhkan kebijakan terukur dan pengawasan konsisten. DPRD Sulawesi Tengah pun mulai mencari referensi pengelolaan yang dinilai dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak, memimpin rombongan gabungan komisi DPRD Sulteng melakukan koordinasi dan komunikasi ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Kamis (5/11/2026).
“Secara khusus membahas sistem pengelolaan limbah, mulai dari mekanisme operasional, prosedur pelaksanaan hingga kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat” Kata Zainal.
Zainal menilai, persoalan limbah tidak cukup ditangani melalui pendekatan teknis. Pengelolaannya berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan permukiman dan keberlanjutan pembangunan.
Karena itu DPRD perlu memiliki referensi yang memadai untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan, tetapi juga mampu mengendalikan dampak lingkungan.
Pengalaman BP Batam menjadi bahan kajian bagi DPRD Sulteng untuk melihat bagaimana sistem pengelolaan limbah dirancang dan dijalankan. Hasil koordinasi diharapkan dapat memperkaya pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah.
Zainal juga menekankan pentingnya menyesuaikan setiap referensi kebijakan dengan karakteristik wilayah Sulawesi Tengah.
“Penerapan sistem pengelolaan limbah membutuhkan perencanaan yang sesuai dengan kondisi daerah, kapasitas pemerintah dan kebutuhan masyarakat”Tegasnya
Dalam kunjungannya, Zainal didampingi Musliman Malappa, Moh. Yusuf, Herry Utusan dan Maryam Tamoreka. Rombongan diterima jajaran pejabat BP Batam di aula kantor lembaga tersebut.
Ia berharap berharap koordinasi ini tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi menghasilkan bahan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola limbah dan perlindungan lingkungan.
Tantangannya adalah memastikan pengelolaan limbah tidak sekadar menjadi agenda kebijakan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
