DPRD Sulteng Desak Aksi Nyata Perlindungan Pekerja

  • Whatsapp
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Arnilah H. Moh. Ali menghadiri kegiatan talk show bertajuk “Berani Ngopi” (Ngobrol Produktif) dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, yang digelar di Café Tanaris, Kota Palu, Kamis (1/5/2025). Foto:Ist

PALU, BULLETIN.ID – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Arnilah H. Moh. Ali menghadiri kegiatan talk show bertajuk “Berani Ngopi” (Ngobrol Produktif) dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, yang digelar di Café Tanaris, Kota Palu, Kamis (1/5/2025).

Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah itu mengangkat tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional.”

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Anggota Komisi IV DPRD Baharudin Sapi’i, para kepala daerah kabupaten/kota se-Sulteng, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan serikat buruh se-Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum penting untuk mendengar langsung aspirasi para pekerja, khususnya dalam merancang kebijakan pembangunan ke depan. Ia juga menyinggung program prioritas “Sembilan Berani”, khususnya pilar “Berani Cerdas”yang menargetkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMA/SMK agar siap masuk dunia kerja.

Senada dengan itu, Hj. Arnilah H. Moh. Ali menekankan pentingnya memperingati Hari Buruh dengan aksi nyata. Ia menyoroti kasus kecelakaan kerja yang belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh serikat buruh, khususnya di kawasan industri seperti PT IMIP. Ia mengajak semua pihak memperkuat komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan pekerja.

“Kami di DPRD berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada upah layak, perlindungan hak pekerja, dan penciptaan lapangan kerja yang adil dan berkelanjutan,” tegas Arnilah.

Ia juga menyoroti tingginya biaya hidup di daerah industri seperti Morowali, yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, ketimpangan ini perlu menjadi perhatian serius.

Berita Pilihan :  Syarifuddin Hafid Dampingi Gubernur Bahas Langkah Nyata Bersama Bappenas

Pos terkait