SIGI, BULLETIN.ID – Di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memilih menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Komitmen itu ditandai dengan dimulainya pembangunan dan rekonstruksi jalan serta jembatan senilai Rp604,8 miliar melalui Program Berani Lancar yang dicanangkan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Minggu (7/6/2026).
Lebih dari sekadar proyek pembangunan fisik, program tersebut diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, membuka keterisolasian daerah pedalaman, sekaligus mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat yang selama ini terkendala akses transportasi.
Didampingi Ketua TP-PKK Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, Anwar Hafid menegaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di masa mendatang.
Menurutnya, konektivitas wilayah menjadi kunci utama dalam mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan hingga sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Pembangunan ini bukan untuk mencari popularitas atau pujian. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata dan bisa dirasakan manfaatnya,” tegas Anwar Hafid di hadapan masyarakat dan para kepala daerah yang hadir.
Program Berani Lancar mencakup 24 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di 12 kabupaten, yakni Sigi, Tolitoli, Morowali Utara, Poso, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Parigi Moutong, Morowali, Tojo Una-Una dan Donggala.
Sejumlah ruas strategis menjadi prioritas karena memiliki peran vital dalam menghubungkan sentra produksi dengan pusat ekonomi. Di antaranya ruas Palu–Kulawi di Kabupaten Sigi, Simpang Lampasio–Muliasari di Tolitoli, Pape–Tomata dan Beteleme–Nuha di Morowali Utara, Tonusu–Meko dan Meko–Pendolo di Poso, hingga sejumlah ruas penghubung kawasan pesisir dan kepulauan di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Buol.
Selain peningkatan jalan provinsi, program tersebut juga mencakup pembangunan akses baru, rehabilitasi jalan desa, serta pembangunan dan penggantian jembatan yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat.
Anwar Hafid mengakui pembangunan itu dilaksanakan dalam situasi fiskal yang tidak mudah. Ia menyebut kapasitas APBD Sulawesi Tengah mengalami penyesuaian dari sekitar Rp5,7 triliun menjadi Rp4,3 triliun. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, pemerintah melakukan efisiensi pada berbagai belanja operasional dan kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat agar ruang fiskal tetap tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Kami mengurangi perjalanan dinas dan berbagai pengeluaran operasional. Tetapi pembangunan untuk rakyat tidak boleh berhenti. Jalan harus tetap dibangun dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan,” ujarnya.
Bagi Anwar Hafid, pembangunan jalan bukan sekadar pekerjaan konstruksi, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi.
Ia menegaskan tidak ingin masih menemukan ruas jalan provinsi yang rusak berat ketika masa kepemimpinannya berakhir.
“Kalau ada jalan provinsi yang rusak, itu tanggung jawab gubernur. Saya tidak ingin di akhir masa jabatan masih ada jalan provinsi yang berlubang dan menyulitkan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap seluruh proyek yang sedang berjalan. Ia meminta masyarakat ikut mengawal kualitas pekerjaan agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi penggunaan anggaran daerah.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau kualitasnya tidak baik, laporkan. Ini uang rakyat, sehingga rakyat juga berhak mengawasi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, peningkatan kualitas jalan dan jembatan akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.
“Jalan yang baik bukan hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi, memperlancar distribusi hasil produksi dan mempercepat kemajuan daerah,” ujar Rizal.
Melalui Program Berani Lancar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan peningkatan kemantapan jalan provinsi, penurunan biaya logistik antarwilayah, percepatan distribusi komoditas unggulan, hingga pembukaan akses bagi kawasan-kawasan yang selama ini masih terisolasi.
Dengan nilai investasi mencapai Rp604,8 miliar, program tersebut menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar yang dijalankan Pemprov Sulawesi Tengah tahun ini, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan konektivitas masih menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh pelosok Sulawesi Tengah. ()**
