JAKARTA, BULLETIN – Sebanyak 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) prioritas siap diaktifkan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) mengarahkan aktivasi SPPG ini untuk memaksimalkan dampak program pada daerah yang paling membutuhkan intervensi gizi. Penentuan lokasi SPPG prioritas ini melalui pemetaan data lintas kementerian dan lembaga yang akurat.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa penentuan lokasi SPPG dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Lebih dari 13 ribu titik SPPG telah terdata, namun aktivasi SPPG prioritas akan fokus pada wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Melalui pemadanan data bersama Kementerian Kesehatan, BGN menetapkan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi sebagai fokus utama Program Makan Bergizi Gratis. Penjelasan ini disampaikan usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Kamis, 06/08.
Hasil pemadanan data menunjukkan 1.700 SPPG prioritas telah siap beroperasi di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi mendesak. BGN akan melakukan aktivasi secara bertahap, dimulai dengan sekitar 300 SPPG pada tahap awal mulai pekan depan.
“SPPG yang sudah siap ini akan kami operasikan secara bertahap. Prioritas kami adalah daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Sudaryono.
Pendekatan ini menegaskan bahwa aktivasi SPPG tidak sekadar menambah jumlah dapur, tetapi lebih diarahkan pada efektivitas penyaluran manfaat melalui perencanaan berbasis data. Dengan demikian, setiap aktivasi SPPG prioritas memiliki dasar yang jelas sesuai kondisi kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah.
BGN juga memastikan seluruh proses penetapan dan aktivasi SPPG dilakukan secara transparan melalui sistem terintegrasi. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat proses pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi demi memastikan semua SPPG prioritas berjalan sesuai prosedur.
Sumber : BGN Nasional
