PALU, BULLETIN – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan pentingnya peran lembaga adat sebagai mitra strategis untuk menjaga identitas budaya dan mendukung pembangunan daerah. Komitmen ini mengemuka saat pelantikan Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2026–2031 di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, pada Kamis, 6 Agustus.
Pelantikan pengurus BMA Sulteng dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Arniwaty Lamadjido. Beliau secara resmi mengukuhkan kepengurusan baru BMA Sulteng dengan Dr. Drs. Mulyadin Malik Tandagimpu sebagai Ketua Umum.
Acara penting ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H. Mohammad Arus Abdul Karim, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah M. Sadly Lesnusa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, serta Ketua Ikatan Keluarga Dewan (IKD) Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Dience D. Djoechro. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh agama, dan sejumlah tamu undangan juga turut hadir menyaksikan pelantikan BMA Sulteng ini.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulawesi Tengah Mohammad Arus Abdul Karim menekankan bahwa adat adalah identitas sekaligus kekuatan utama masyarakat Sulawesi Tengah. Beliau menyampaikan bahwa nilai-nilai adat bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga fondasi moral dalam menjaga persatuan, mempererat kerukunan, serta mengawal pembangunan yang berpegang pada budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, penguatan BMA Sulteng menjadi krusial.
“Adat merupakan identitas sekaligus kekuatan utama masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Mohammad Arus Abdul Karim. Beliau juga berharap kepengurusan BMA Sulteng yang baru mampu menjadi motor penggerak pelestarian budaya, memperkuat sinergi dengan pemerintah, serta menjadi mitra strategis dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi. Pembangunan juga harus diiringi dengan pelestarian adat dan budaya sebagai jati diri masyarakat. Peran BMA Sulteng sangat signifikan dalam aspek ini.
Menurutnya, Badan Musyawarah Adat memiliki posisi penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal di tengah dinamika pembangunan. Sinergi antara pemerintah dan BMA Sulteng diharapkan dapat terus memperkuat budaya lokal.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus memperkuat sinergi dengan lembaga adat agar nilai-nilai budaya tetap hidup, berkembang, dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Reny. Ia juga mengajak seluruh pengurus BMA Sulteng untuk terus menghidupkan nilai-nilai budaya Sulawesi Tengah seperti Libu, Sintuvu, Nolunu, Nosimpotove, dan Nosipeili sebagai perekat persatuan, pedoman kehidupan sosial, serta landasan pembangunan daerah yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, turut dilantik sebagai salah satu pengurus BMA Sulteng masa bakti 2026–2031. Kepercayaan ini merupakan amanah besar baginya.
Usai pelantikan, Sadly Lesnusa menyatakan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan amanah untuk ikut menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat di Sulawesi Tengah. Beliau menyoroti peran penting BMA Sulteng dalam memperkuat identitas budaya.
“Pelantikan ini bukan hanya menjadi momentum penguatan kelembagaan adat, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga warisan budaya sebagai jati diri masyarakat Sulawesi Tengah. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat, nilai-nilai budaya diharapkan terus hidup dan menjadi landasan pembangunan daerah,” kata Sadly Lesnusa. Keberadaan BMA Sulteng memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya, menjaga persatuan masyarakat, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan para pemangku adat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap pelantikan pengurus baru BMA Sulteng menjadi langkah awal memperkuat eksistensi lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kelestarian budaya, memperkokoh persatuan masyarakat, sekaligus memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Sulawesi Tengah di masa mendatang.
