PALU, BULLETIN – Pemerintah Kota Palu memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi UMKM. Langkah ini menjadi fokus utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kamis (20/08/2026).
Pertemuan penting TPID Palu ini merupakan evaluasi dan konsolidasi lintas sektor untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi lokal. Pemerintah tidak hanya membahas perkembangan inflasi, tetapi juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi tekanan harga, khususnya pada komoditas pangan strategis yang menjadi perhatian TPID Palu. HLM TPID Palu kali ini mengusung tema “Memperkuat Stabilitas Harga dan Digitalisasi Transaksi untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu.”
Wakil Wali Kota Imelda didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Rahmad Mustafa. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, BPS, Bank BTN, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait yang menjadi bagian dari TPID Palu.
Dalam arahannya, Imelda meminta seluruh peserta mencermati paparan Bank Indonesia dan BPS mengenai perkembangan indikator inflasi Kota Palu. Menurutnya, HLM TPID Palu tidak boleh berhenti pada forum evaluasi. Setiap pertemuan harus menghasilkan rekomendasi dan tindakan yang dapat diterapkan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing instansi guna mengendalikan inflasi.
“Saya berharap dalam setiap High Level Meeting seluruh peserta dapat menyimak dengan baik paparan dari Bank Indonesia maupun BPS terkait bagaimana kondisi dan perkembangan inflasi di daerah kita,” kata Imelda.
Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Palu secara tahunan atau year on year (yoy) pada Juli 2026 mencapai 2,96 persen. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen. Meski masih terkendali, kondisi itu tidak berarti pemerintah dapat mengendurkan pengawasan oleh TPID Palu.
Justru, stabilitas harga perlu dijaga melalui pemantauan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, hingga kemampuan pemerintah melakukan intervensi ketika muncul gejolak komoditas. Imelda menegaskan, pengendalian inflasi merupakan pekerjaan lintas sektor dan membutuhkan sinergi dari TPID Palu. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan sektor pertanian, perdagangan, perbankan, hingga lembaga statistik agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi lapangan.
Salah satu instrumen yang terus didorong Pemerintah Kota Palu adalah Gerakan Pangan Murah. Program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tersebut menjadi bagian dari intervensi pemerintah untuk menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat. Langkah tersebut penting karena gejolak harga pangan dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat dan pada akhirnya memberikan tekanan terhadap inflasi yang menjadi tugas TPID Palu.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Palu bersama TPID Palu akan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional. Sidak diarahkan untuk memantau perkembangan harga sekaligus mengecek ketersediaan stok komoditas pangan strategis. Pemantauan lapangan juga menjadi instrumen deteksi dini apabila mulai terjadi kenaikan harga yang dipicu gangguan pasokan ataupun peningkatan permintaan. Dengan demikian, pemerintah melalui TPID Palu dapat melakukan intervensi lebih cepat sebelum tekanan harga berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Selain inflasi, HLM TPID Palu juga menyoroti agenda Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Digitalisasi transaksi dipandang bukan sekadar perubahan cara pembayaran, tetapi bagian dari upaya memperkuat efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan di tingkat daerah. Dalam konteks tersebut, Imelda mendorong penguatan kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Bank BTN, terutama dalam memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kalangan pelaku UMKM.
“TP2DD ini berkaitan dengan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan,” tegas Imelda.
Ia juga meminta proses distribusi rompi dan barcode QRIS kepada pelaku UMKM dipercepat sehingga semakin banyak pelaku usaha dapat masuk ke ekosistem transaksi digital. Perluasan QRIS diharapkan membuat transaksi UMKM lebih praktis dan aman. Di sisi lain, transaksi digital juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membangun pencatatan transaksi yang lebih tertib serta terhubung dengan layanan keuangan formal, yang merupakan salah satu fokus TPID Palu.
Imelda juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Menurutnya, kebijakan pengendalian inflasi membutuhkan data yang akurat dan informasi lapangan yang cepat. Karena itu, perangkat daerah dan instansi terkait diminta aktif memberikan data, masukan, serta rekomendasi kepada TPID Palu.
“Saya berharap forum ini menjadi wadah yang baik untuk menerima berbagai saran dan masukan dari seluruh instansi terkait. Ada Perdagin, UMKM, sektor pertanian, dan lainnya,” katanya.
Bagi Pemkot Palu, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga pasokan, memastikan harga tetap terjangkau, serta melindungi daya beli masyarakat. Di saat yang sama, digitalisasi transaksi menjadi jalur lain untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Melalui sinergi TPID Palu dan TP2DD, Pemkot Palu berupaya membangun kebijakan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap gejolak harga, tetapi juga mampu memperluas akses pelaku usaha terhadap ekosistem ekonomi digital. Kombinasi antara stabilitas harga, ketahanan pangan, penguatan UMKM, dan digitalisasi transaksi diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Kota Palu yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
