PALU, BULLETIN – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Palu, Hj. Diah Puspita, mengajak perempuan penggerak pembangunan dari tingkat RT untuk mempercepat program-program pembangunan di Palu, khususnya penanganan stunting, melalui pertemuan dengan camat dan lurah se-Kota Palu pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Diah Puspita menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan kota, tetapi juga memerlukan keterlibatan perempuan di lingkungan terdekat masyarakat. Ia secara khusus meminta para lurah untuk memfasilitasi pertemuan dengan istri-istri Ketua RT atau Ketua RT perempuan.
Pelibatan perempuan dalam pembangunan dianggap strategis karena mereka memiliki peran langsung dalam keluarga dan jejaring sosial. Hal ini menjadikan perempuan sebagai perempuan penggerak pembangunan yang efektif.
“Pokoknya perempuan, bisa saja Ketua RT-nya sekaligus. Dalam ini saya minta yang memfasilitasi atau yang mengundang itu dari lurah,” kata Diah.
Menurutnya, perempuan penggerak pembangunan memiliki ‘power’ yang besar untuk mempercepat program pemerintah. Kemampuan ini sangat krusial, terutama untuk program yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup keluarga seperti penanganan stunting.
“Bagi saya, pelibatan istri-istri RT atau para perempuan-perempuan, karena power-nya itu ada di perempuan. Baik itu istri RT maupun RT yang perempuan dalam percepatan program-program pembangunan Pemerintah Kota Palu,” jelas Diah.
Keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada komunikasi dengan kelompok yang memahami kondisi warga sehari-hari. Perempuan, dengan akses sosialnya yang kuat, dinilai mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat sebagai perempuan penggerak pembangunan.
Koordinasi antara TP-PKK, kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT perlu diperkuat agar program tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi juga terlaksana di lapangan. Diah berharap ini mendorong Kota Palu semakin maju.
“Tujuan utama kita adalah bagaimana mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor agar Kota Palu dapat semakin maju. Saya juga memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan peran dan kapasitas perempuan,” ujarnya.
Pemberdayaan perempuan tidak hanya terbatas pada urusan keluarga, tetapi juga mencakup kontribusi luas di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan pembangunan. Peningkatan kapasitas perempuan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, TP-PKK, masyarakat, komunitas, dan dunia usaha untuk menjadikan mereka perempuan penggerak pembangunan yang berdaya.
Pertemuan Diah Puspita dengan para camat dan lurah juga menjadi sarana untuk mendengarkan kondisi dan persoalan di setiap wilayah. Forum ini membuka peluang untuk menyampaikan masalah langsung dan bertukar gagasan guna menemukan langkah tepat dalam menjalankan program pembangunan.
Diah menegaskan bahwa pola komunikasi seperti ini penting untuk memastikan program pemerintah sejalan dengan kondisi nyata masyarakat. Ia berharap komunikasi dan koordinasi ini berkembang menjadi kolaborasi yang lebih konkret.
Semakin dekat jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, semakin besar peluang program pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran. Kolaborasi ini penting untuk memastikan setiap perempuan penggerak pembangunan dapat berkontribusi maksimal.
“Kalau komunikasi kita berjalan dengan baik, kita dapat bekerja secara kompak sebagai satu keluarga besar. Kita semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendorong Kota Palu agar semakin maju, semakin nyaman, semakin sejahtera, dan semakin memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkas Diah.
