Bukti yang Diberikan Kubu Moeldoko di Pengadilan Dinilai Tidak Nyambung

  • Whatsapp
16-9-21-D-SIDANG GUGATAN TUN-b66a8401
Sidang gugatan KSP Moeldoko Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, Kamis (16/9/2021). F-IST

BULLETIN. ID – Persidangan Gugatan KSP Moeldoko kepada Menkumham RI Yasona Laoly, terkait penolakan pemerintah terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang telah masuk pada tahapan pembuktian dokumen. Dimana dalam KLB tersebut, Moeldoko (sebagai Penggugat) dipilih sebagai Ketua Umum. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal menegaskan bahwa kegiatan KLB tersebut adalah upaya ‘begal politik’ yang ilegal dan inkonstitusional.

Paska persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, Kamis (16/9/2021), Sebagai Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Heru Widodo (Hamdan Zoelva & Partners) menyatakan bahwa setiap upaya menggugat keputusan negara harus dengan tatacara dan penyertaan dokumen yang tentunya juga harus diakui negara. Menurutnya, dalil-dalil gugatan oleh pihak Moeldoko tidak memenuhi persyaratan mendasar tersebut.

“Hal yang paling penting untuk mendaftarkan hasil sebuah kongres adalah surat keterangan dari mahkamah partai yang terdaftar di Kemenkumham. Sementara surat yang pihak Moeldoko sampaikan diterbitkan oleh mahkamah partai yang tidak tercatat di Kemenkumham RI. Jadi, sudah tepat Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang”, ujar Heru.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan yang turut menyaksikan langsung persidangan menegaskan bahwa kubu Moeldoko tidak dapat memberikan bukti yang akurat terkait gugatannya.

“Seperti yang kami duga, lagi-lagi mereka tidak dapat buktikan dua hal utama, yaitu, satu, dasar hukum apa yang digunakan untuk menyelenggarakan KLB? Dua, siapa dan berapa pemilik suara sah yang hadir saat itu?. Bukti yang diberikan tidak nyambung !,“tegasnya.

Anggota Komisi III (bidang hukum) DPR RI ini menilai bahwa hingga saat ini, proses persidangan berjalan dengan baik dan profesional, dimana majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan bukti, meskipun pihak Moeldoko tidak siap dan menunda-nunda penyerahan bukti mereka.

Berita Pilihan :  Kunjungi Dusun Wana, Fathur Razaq Disambut Hangat Warga

Tahapan sidang selanjutnya adalah pengajuan bukti tambahan dan saksi fakta dari pihak Moeldoko yang diagendakan pada tanggal 23 September 2021 mendatang.

Seperti diketahui pada akhir bulan Juni lalu, KSP Moeldoko dan Jhonni Alen Marbun menggugat Menkumham RI di Pengadilan TUN Jakarta dengan No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh majelis hakim Enrico Simanjutak serta hakim anggota Budiamin Rodding dan Sudarsono. */LAN

Pos terkait