Rusaknya 1.700 Hektar Sawah: Sonny Tandra Mendorong Perbaikan Bendungan Sungai Puna

  • Whatsapp

PALU,BULLETIN.ID – Pada hari Senin (27/6/2023), Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Sonny Tandra, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanganan masalah bendungan Sungai Puna di Kabupaten Poso yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir.

Sonny menjelaskan bahwa pasca-bencana banjir ini, sekitar 1.700 hektar sawah mengalami kerusakan, yang berdampak pada pendapatan dan ekonomi para petani di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa petani telah berusaha keras untuk tetap menanam padi, namun sekitar 30 hektar sawah gagal panen karena upaya petani untuk mengairi sawah mereka tidak berhasil akibat kerusakan bendungan Sungai Puna.

Beberapa OPD yang hadir dalam rapat tersebut termasuk Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Sulteng, Dinas Penanaman Pangan dan Holtikultura Sulteng, Dinas Pangan Provinsi Sulteng, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sulteng.

Selain kendala air akibat kerusakan bendungan, petani juga menghadapi masalah hama tikus yang semakin merajalela. Sonny menyampaikan bahwa meskipun beberapa upaya pemeliharaan telah dilakukan, seperti memasang bypass, itu tidak cukup membantu karena bangunan lama di lokasi bendungan yang rusak sudah rubuh, sehingga air tidak dapat mengalir ke sawah.

Menanggapi masalah ini, perwakilan dari Dinas Cikasda Sulteng, Susi, menjelaskan bahwa pembangunan bendungan Sungai Puna masih dalam tahap pembangunan oleh pihak ketiga. Pihak Cikasda juga telah berkoordinasi dengan pihak ketiga tersebut dan bersedia untuk memperbaiki kerusakan pada beberapa bangunan di bendungan Sungai Puna.

Sonny juga menyatakan kesiapannya untuk menyumbangkan Pokok Pikirannya (Pokir) untuk perbaikan bendungan tersebut. Namun, ia menyadari bahwa perbaikan tersebut memerlukan anggaran yang cukup besar, sehingga ia meminta Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mengalokasikan sebagian dari APBD tahun depan untuk perbaikan bendungan.

Harris, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sulteng, juga menekankan bahwa alokasi anggaran untuk penanganan kerusakan bendungan Sungai Puna harus dipertimbangkan secara hati-hati, mengingat bahwa pembangunan bendungan tersebut baru saja dianggarkan. Ia khawatir masalah anggaran dapat muncul di kemudian hari.

“Biaya untuk bendungan Sungai Puna sudah mencapai hampir Rp55 miliar dan masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Kita harus berhati-hati, jangan sampai setelah kita mengalokasikan anggaran tahun ini, kita harus mengalokasikannya lagi tahun depan,” ujarnya.

Pos terkait