MAKASSAR, BULLETIN.ID – PT Jasa Raharja menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung keselamatan berlalu lintas melalui partisipasinya dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penegakan Hukum yang digelar oleh Korlantas Polri di Aula Biru Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, Rabu (18/6).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga, khususnya antara Polri dan Jasa Raharja, dalam mendorong terciptanya budaya tertib lalu lintas di tengah masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H., didampingi Kasubdit Dakgar Korlantas, Kombes Pol. Matrius, S.I.K., M.H. Sementara dari jajaran Polda Sulsel, hadir Direktur Lalu Lintas, Kombes Pol. Karsiman, S.I.K., M.M.
PT Jasa Raharja diwakili oleh Kepala Divisi Asuransi, Jahja Joel Lami dan Kepala Kantor Wilayah Sulsel, Mulyadi, beserta tim.
Dalam sambutannya, Jahja Joel Lami menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis sebagai ruang refleksi sekaligus penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pelaksana jaminan sosial.
“Berkat sinergi yang terjalin baik antara Jasa Raharja dan Ditlantas Polda Sulsel, hingga Mei 2025 tercatat penurunan angka santunan sebesar 1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” ujar Jahja.
Ia menekankan bahwa penurunan ini adalah bukti nyata bahwa intervensi berbasis data, kolaborasi aktif, dan pendekatan preventif mampu menekan angka kecelakaan dan dampaknya di masyarakat.
Sementara itu, Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, dalam sambutan tertulisnya menyatakan bahwa Jasa Raharja akan terus berkomitmen mendukung tugas-tugas Ditgakkum Korlantas Polri melalui peningkatan kualitas data, koordinasi lintas sektor, serta pelayanan publik yang optimal.
“Sinergi ini tidak boleh berhenti hanya di tataran seremonial, namun harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan yang berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan,” tegas Dewi.
Monev ini juga menjadi wadah untuk meninjau efektivitas program, mengevaluasi kebijakan semester pertama 2025, dan menggali ruang perbaikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya peran kolektif lintas lembaga untuk membangun lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebagai kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan keselamatan jalan.
“Kami berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan ekosistem lalu lintas yang tidak hanya tertib, tapi juga melindungi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok paling rentan,” tutup Dewi.
