JAKARTA, BULLETIN – Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) resmi dibentuk pada Kamis, 30 Juli 2026 di Jakarta, menyatukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari komunitas pers, pemerintah, kampus, hingga organisasi masyarakat sipil. Deklarasi pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media ini bertujuan untuk mencari solusi atas tantangan masa depan jurnalisme di Indonesia.
Deklarasi berlangsung di Gedung IASTH lantai 6, Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Salemba Jakarta. Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan Presidium: Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMN FX. Lilik Dwi Mardjianto, Ph.D, Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif AMSI Elin Y Kristanti. Presidium ini akan memfasilitasi kerja Koalisi Keberlanjutan Media selama satu tahun ke depan.
Pada awal pendiriannya, Koalisi Keberlanjutan Media memiliki 20 anggota dari berbagai organisasi jurnalisme dan media, serta lembaga pendidikan. Selain itu, ada enam mitra strategis yang turut mendukung, termasuk Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
“Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami,” kata Ketua Umum AJI, Nany Afrida.
Koalisi akan membahas enam isu strategis atau peta jalan. Isu tersebut meliputi konsensus informasi berkualitas, penguatan regulasi, mekanisme dana publik, pencegahan kekerasan pada jurnalis, fondasi finansial, serta penguatan peran publik dalam ekosistem informasi. Peta jalan ini menjadi fokus utama kerja Koalisi Keberlanjutan Media.
Setelah deklarasi, acara dilanjutkan dengan diskusi bertema “Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan”. Prof. Masduki, Pengurus AJI Indonesia, menegaskan pentingnya memandang jurnalisme sebagai kepentingan publik.
“Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa maka artinya krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini,” kata Prof. Masduki.
Menurut Masduki, pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media merupakan bagian dari gerakan kolektif untuk membangun ekosistem media yang lebih sehat. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya memperkuat keberlanjutan media melalui kolaborasi multipihak dan penguatan regulasi.
“Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, jumlah media yang cukup banyak, pertumbuhan cukup besar tetapi perlu memastikan media yang tumbuh ini kredibel atau mumpuni karena media itu pilar demokrasi sehingga media harus menjadi media yang kredibel,” ujar Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Farida Dewi Maharani.
Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, menambahkan bahwa dana jurnalisme harus diarahkan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik. Sementara itu, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Dr. Eriyanto, mengingatkan pentingnya keberagaman sumber pendanaan untuk menjaga independensi jurnalisme berkualitas. Diskusi ini memperkuat semangat Koalisi Keberlanjutan Media.
