PALU, BULLETIN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2026, memicu kekhawatiran serius di tengah kondisi kemarau. Peningkatan ini menuntut tindakan darurat dan strategi pencegahan berbasis masyarakat yang lebih kuat untuk mengatasi Karhutla Sulawesi Tengah.
Enam organisasi masyarakat sipil (OMS), yaitu Karsa Institute, IMUNITAS, KOMIU, Libu Perempuan, Perkumpulan Evergreen Indonesia, dan ROA (Relawan untuk Orang dan Alam), menyoroti kondisi ini. Mereka menilai bahwa penanganan serius diperlukan, tidak hanya setelah api berkobar.
Menurut siaran pers bersama pada 22 Agustus 2026, data SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan luas areal Karhutla Sulawesi Tengah mencapai sekitar 4.147 hektare pada Januari-Juni 2026. Angka ini menandakan bahwa karhutla telah menjadi ancaman serius yang membutuhkan strategi pencegahan dan pengelolaan lanskap yang lebih serius.
Ancaman Karhutla Sulawesi Tengah juga terlihat dari peningkatan titik panas. Berdasarkan data SiPongi dari satelit Terra/Aqua NASA, terdapat 1.007 titik panas di Sulawesi Tengah sepanjang 1 Januari hingga 15 Juni 2026. Jumlah ini meningkat drastis sekitar 205 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang hanya mencatat 330 titik.
Peningkatan juga terjadi pada luas lahan terbakar, dengan 2.222,24 hektare sepanjang Januari-Mei 2026, jauh di atas 312,15 hektare pada periode yang sama tahun sebelumnya. Data ini disebut sebagai yang tertinggi sejak 2019, menunjukkan urgensi penanganan Karhutla Sulawesi Tengah.
Tojo Una-Una Tetapkan Siaga Darurat Bencana Karhutla
Salah satu wilayah yang paling mendapat perhatian adalah Kabupaten Tojo Una-Una. Pada 17 Agustus 2026, kebakaran melanda kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara, membakar sekitar 20 hektare lahan. Api bermula dari lahan warga dan merembet ke kawasan hutan.
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kemudian menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Surat Keputusan Nomor 100.3.3.2/20/BPBD/2026 tertanggal 19 Agustus 2026. Penetapan ini mempertimbangkan kecenderungan kejadian karhutla serta potensi kebakaran yang diukur menggunakan parameter Fire Danger Rating System (FDRS) dari Stasiun Meteorologi Kelas I Mutiara Sis Aljufri.
Ancaman Karhutla Sulawesi Tengah tidak hanya terjadi di Tojo Una-Una. Data NASA FIRMS menunjukkan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir juga terjadi di Morowali, Banggai, Poso, Banggai Kepulauan, Buol, dan Tolitoli. Kondisi kering yang meluas sejak akhir Juli hingga awal Agustus turut meningkatkan kerentanan vegetasi dan lahan terhadap kebakaran.
Bukan Sekadar Persoalan Api
Karsa Institute dan OMS lainnya mengingatkan bahwa karhutla tidak hanya persoalan pemadaman api. Ketika kebakaran memasuki kawasan hutan dan ekosistem penting, dampaknya dapat berlangsung jauh lebih lama setelah api berhasil dipadamkan. Karhutla dapat menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, kerusakan habitat satwa liar, penurunan kualitas tanah dan air, peningkatan emisi karbon, hingga terganggunya sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
“Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga menghadapi dampak langsung, mulai dari paparan asap dan gangguan kesehatan hingga kerusakan kebun serta meningkatnya biaya pemulihan lahan,” kata perwakilan Karsa Institute dalam siaran pers.
Karena itu, strategi penanggulangan Karhutla Sulawesi Tengah tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah api muncul. Pencegahan harus menjadi prioritas utama untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.
Kemarau dan Perubahan Iklim Perbesar Risiko
Faktor iklim turut menjadi perhatian serius. BMKG telah mengingatkan bahwa sejumlah wilayah Sulawesi Tengah berada pada tingkat kemudahan kebakaran kategori sedang hingga sangat tinggi, terutama ketika suhu tinggi, kelembapan rendah, dan angin kencang terjadi secara bersamaan. Kondisi ini membuat informasi cuaca dan iklim penting diintegrasikan ke dalam pengelolaan lahan dan sistem pencegahan kebakaran.
Enam organisasi tersebut menekankan bahwa perubahan iklim memang bukan selalu penyebab langsung kebakaran, namun kondisi yang semakin kering dapat membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar serta mempercepat penyebaran api ketika sumber api muncul. Oleh karena itu, kewaspadaan perlu dibangun secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
Dorong Posko Terpadu hingga Tingkat Kecamatan
Dengan peningkatan titik panas dan meluasnya kejadian Karhutla Sulawesi Tengah, keenam organisasi mendorong tindakan simultan dalam jangka pendek dan menengah. Tindakan kedaruratan dinilai diperlukan di sejumlah kabupaten, termasuk Tojo Una-Una dan Banggai, mengingat puncak musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September atau pertengahan Oktober.
Penanganan jangka pendek tidak hanya berupa pemadaman, tetapi mencakup deteksi, respons cepat, isolasi api, pendinginan, serta pencegahan munculnya titik api baru. Mereka juga mendorong pembentukan organisasi pengendalian karhutla melalui posko terpadu di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Posko ini diharapkan dapat mengidentifikasi titik panas, melakukan verifikasi, mengambil tindakan pemadaman, membangun sekat bakar, memantau proses pendinginan pascakebakaran, serta mengamankan sumber air.
Pencegahan Dimulai dari Desa
Dalam jangka menengah, pencegahan Karhutla Sulawesi Tengah diarahkan untuk diperkuat dari tingkat desa. Organisasi masyarakat sipil mengusulkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang memanfaatkan informasi cuaca, kondisi tutupan lahan, dan pemantauan titik panas. Kapasitas masyarakat desa dalam deteksi dini dan respons awal juga perlu diperkuat.
Selain itu, pengelolaan lahan tanpa pembakaran, kesepakatan desa terkait pencegahan karhutla, serta perlindungan kawasan hutan dan ekosistem penting perlu menjadi bagian dari strategi. Risiko karhutla juga didorong masuk dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan lanskap. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan, aparat penegak hukum, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dinilai penting untuk memperkuat sistem pencegahan.
Keenam organisasi menyatakan peningkatan ancaman Karhutla Sulawesi Tengah pada 2026 perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Mereka bahkan memperingatkan bahwa karhutla tahun ini berpotensi menjadi salah satu kejadian terbesar dalam sejarah Sulawesi Tengah atau setidaknya dalam satu dekade terakhir.
