JAKARTA, BULLETIN – Pemerintah Jepang mengerahkan tiga helikopter CH-47 dan sekitar 600 personel Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) untuk membantu operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Keputusan ini diambil setelah Indonesia meminta bantuan internasional, menyusul kondisi karhutla yang semakin serius di sejumlah wilayah.
Pengiriman bantuan dari Jepang ini diumumkan pada 28 Agustus 2026. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa misi ini merupakan bagian dari operasi bantuan darurat internasional untuk merespons dampak kebakaran hutan yang melanda Indonesia.
Tiga helikopter CH-47 yang dikerahkan adalah helikopter angkut milik Ground Self-Defense Force (GSDF). Helikopter ini akan digunakan secara khusus untuk mendukung kegiatan pemadaman kebakaran dari udara. Bantuan Jepang bantu Karhutla Kalimantan ini sangat diharapkan dapat mempercepat penanganan api.
“Kami akan melakukan segala upaya untuk membantu mencegah
dampak kerusakan semakin meluas.” kata Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi.
Helikopter bersama dengan personel dan peralatan pendukung akan diangkut menuju Indonesia menggunakan kapal angkut JS Kunisaki milik Maritime Self-Defense Force. Total sekitar 600 personel SDF akan terlibat dalam misi bantuan Jepang bantu Karhutla Kalimantan ini.
Misi ini memiliki arti penting bagi Jepang, karena ini adalah kali pertama SDF Jepang menjalankan operasi pemadaman kebakaran di luar negeri. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang akan berupaya maksimal membantu Indonesia mencegah dampak kebakaran semakin meluas.
Keputusan pengerahan pasukan ini diambil setelah pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan permintaan bantuan. Pada 28 Agustus, Koizumi memerintahkan Komandan Komando Operasi Gabungan SDF untuk segera melaksanakan misi tersebut.
Langkah ini juga berlangsung hanya beberapa hari setelah pertemuan trilateral pertama antara Menteri Pertahanan Indonesia, Jepang, dan Australia pada 26 Agustus 2026, di mana Indonesia menyampaikan kebutuhan dukungan untuk menghadapi karhutla. Bantuan Jepang bantu Karhutla Kalimantan ini menunjukkan komitmen kerja sama regional.
Bantuan Jepang datang di saat kondisi karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan dan Sumatra, tengah menghadapi situasi sulit. Kondisi kering, angin kencang, serta penguatan fenomena El Niño memperbesar risiko penyebaran api. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan hampir 94.000 hektare lahan terbakar sepanjang Juli 2026.
Asap dari kebakaran ini bahkan telah menimbulkan dampak lintas batas, mencapai Malaysia dan Brunei. Di Sarawak, Malaysia, hampir 600 sekolah sempat ditutup akibat kualitas udara yang memburuk. Kondisi ini menyoroti urgensi bantuan Jepang bantu Karhutla Kalimantan dan wilayah lain.
Di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga telah memperkuat operasi pemadaman, dengan lebih dari 10.000 personel dan puluhan helikopter dikerahkan untuk patroli udara dan water bombing di Kalimantan dan Sumatra.
Dampak karhutla juga mulai mengganggu sektor transportasi. Kementerian Perhubungan terus memantau pergerakan asap di Kalimantan karena jarak pandang yang menurun dapat menyebabkan penundaan, pengalihan, atau pembatalan penerbangan demi keselamatan. Bantuan Jepang bantu Karhutla Kalimantan diharapkan dapat mengurangi gangguan ini.
Pengerahan SDF ini bukan sekadar bantuan militer, melainkan bagian dari kerja sama kemanusiaan dan penanggulangan bencana antara Indonesia dan Jepang. Kementerian Pertahanan Jepang menyebut misi ini sejalan dengan kesepakatan kerja sama pertahanan yang ditandatangani kedua negara pada 4 Mei 2026, khususnya terkait penguatan kerja sama bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
Dengan tiga helikopter CH-47 dan sekitar 600 personel, Jepang kini ikut masuk dalam upaya internasional untuk menahan laju karhutla di Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengerahan tersebut dapat segera beroperasi di wilayah terdampak dan membantu Indonesia mengendalikan api sebelum dampaknya semakin luas. Bantuan Jepang bantu Karhutla Kalimantan menjadi respons internasional yang signifikan terhadap krisis ini.
