PALU,BULLETIN.ID – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Palu menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.rabu (5/07/2023)
Dalam rapat tersebut 9 fraksi diantaranya fraksi gerindra,PKB,Golkar pada dasarnya menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 yang disampaikan oleh wakil Wali Kota sebelumnya.
Meski ke-9 Fraksi tersebut menyetujui laporan pertanggungjawaban ABPD TA 2022, namun beberapa fraksi memberikan saran dan masukan untuk diperhatikan da di tindak lanjuti kedepannya.
Diantaranya fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan agar pemerintah kota palu menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK perwakilan Sulteng terkait dengan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terkait dengan perundang-undangan yang berlaku.
“ yang kedua pemerintah kota lebih memaksimalkan peningkatan pendapatan hasil daerah karena meskipun dalam realisasi anggaran mencapai 110% atau mencapai target sekitar 297 milyar tapi bila dibandingkan dengan tahun 2021 PAD kita mencapai 340 miliar berarti kalau di konferensi antara 2021 dan 2022 itu mengalami penurunan meskipun target realisasi tahun 2022 mencapai 110%, berarti disini ada potensi yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah” Kata Jopie Kakung Fraksi PDI Perjuangan.
Selanjutnya kata Jopie terkait dengan piutang daerah. Dalam neraca pemerintah Kota Palu dari tahun ke tahun semakin meningkat, untuk itu ia menyarankan agar pemerintah kota palu membuat program yang terkait dengan piutang daerah agar supaya piutang daerah dapat berkurang mengingat dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami penurunan meskipun pemerintah kota palu sudah melakukan penyisihan terhadap piutang daerah.
Selanjutnya fraksi partai demokrat mengharapkan agar kedepannya sumber pendapatan alternatif daerah perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien serta manfaat sosial bagi masyarakat dapat dirasakan baik untuk pembangunan ekonomi, usaha masyarakat.
“ Pemerintah Kota Palu diharapkan agar mampu secara kontinu menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja sehingga pemborosan anggaran belanja dapat semakin diminimalisir” Kata Reski Ramadhani Dari Fraksi Partai Demokrat.
