JAKARTA, BULLETIN.ID – Konsultasi dua Raperda ke kemendagri menjadi bukti komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat fungsi legislasi yang berpihak pada kebutuhan nyata daerah.
Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah diharapkan mampu memperkuat sistem pendidikan yang merata dan inklusif, termasuk memperbaiki tata kelola, mutu pendidik, serta akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Sementara Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menegaskan pentingnya kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan CSR yang lebih terarah, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan industri dan tambang.
Menurut Syarifudin Hafid, kedua Raperda tersebut tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga menjadi wujud nyata kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun Sulawesi Tengah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. DPRD hadir bukan hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga penjaga arah pembangunan daerah,” tegasnya.
DPRD Sulteng berharap hasil konsultasi dengan Kemendagri dapat mempercepat proses harmonisasi dan penetapan kedua Raperda tersebut pada masa sidang berikutnya.
